RRI.CO.ID, Badung – Akademisi dan budayawan Bali, Sugi Lanus, menilai persoalan sampah di Bali tidak hanya berkaitan dengan perilaku masyarakat, tetapi juga dipengaruhi lemahnya pengawasan perizinan serta politik anggaran pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam talkshow “Bali Darurat Sampah: Lantas Gerak Apa yang Bisa Kita Lakukan?” di Pantai Kelan, Kuta, Badung, Sabtu, 23 Mei 2026.
Dalam forum tersebut, Sugi Lanus menyoroti banyaknya pembangunan vila, restoran, hingga kawasan pariwisata yang dinilai belum memiliki sistem pengelolaan sampah memadai. Menurutnya, aturan terkait pengelolaan sampah sebenarnya telah tersedia dalam regulasi nasional maupun daerah, namun implementasinya dinilai belum berjalan optimal.
“Jadi perizinan ini adalah kekacauannya yang sehingga kita tidak terukur. Nah sekarang ya, restoran di sini berapa ada berizin? Enggak tahu kita,” ujar Sugi Lanus.
Ia menilai pembiaran terhadap izin usaha yang tidak memenuhi kewajiban pengelolaan sampah menjadi salah satu penyebab persoalan sampah di Bali terus berulang selama puluhan tahun. Selain itu, Sugi Lanus juga menyoroti minimnya alokasi anggaran lingkungan hidup di Bali yang menurutnya belum sebanding dengan besarnya persoalan sampah yang dihadapi.
Ia menyebut sebagian besar anggaran daerah belum difokuskan secara serius untuk pengelolaan lingkungan dan pengolahan sampah. “Kalau sekarang saya pikir kalau Bupati Badung dalam waktu 2 tahun ini dan Denpasar tidak sampai 3%, saya pikir gagal! Berani saya ngomong gitu. Ya, kalau mau sukses, 5%, Pak,” katanya.
Menurutnya, pengelolaan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup semata, tetapi perlu melibatkan sektor lain seperti pertanian, UMKM, hingga koperasi desa. Ia juga mendorong pengembangan urban farming dan pengolahan kompos berbasis masyarakat dengan dukungan anggaran pemerintah daerah.
Di sisi lain, Sugi Lanus menilai persoalan sampah di Bali juga berkaitan erat dengan persoalan politik dan kebijakan investasi yang menurutnya selama ini belum berpihak penuh pada pengelolaan lingkungan. Ia mengungkapkan banyak tawaran teknologi pengolahan sampah yang sebenarnya telah masuk ke Bali sejak lama, namun belum terealisasi secara optimal.
“Jadi persoalannya adalah persoalan politik ini yang lebih besar daripada sekadar teknologi gitu,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sugi Lanus juga mengingatkan pentingnya keseimbangan konsep Tri Hita Karana dalam kebijakan pembangunan Bali, khususnya pada aspek palemahan atau lingkungan. Menurutnya, perhatian terhadap kegiatan seremonial dan pembangunan fisik harus diimbangi dengan keseriusan menangani persoalan lingkungan dan sampah.
Ia berharap pemerintah daerah lebih serius memperkuat kebijakan lingkungan, penegakan aturan, serta pengalokasian anggaran agar krisis sampah di Bali tidak terus berulang di masa mendatang.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....