Bali Darurat Sampah, Budayawan Desak Pemerintah Bertindak Tegas

RRI.CO.ID, Badung – Akademisi dan budayawan Bali, Sugi Lanus, menilai persoalan sampah di Bali tidak bisa hanya dibebankan kepada masyarakat, melainkan membutuhkan kepemimpinan pemerintah yang tegas serta komunikasi publik yang baik. Hal tersebut disampaikannya dalam talkshow “Bali Darurat Sampah: Lantas Gerak Apa yang Bisa Kita Lakukan?” di Pantai Kelan, Kuta, Badung, Sabtu malam, 23 Mei 2026.

Menurut Sugi Lanus, persoalan utama yang terjadi saat ini justru muncul dari pola komunikasi pemerintah yang dinilai membuat masyarakat frustrasi di tengah kondisi darurat sampah yang belum terselesaikan. Ia menegaskan pemerintah seharusnya mengakui persoalan sampah sebagai masalah bersama dan tidak saling melempar tanggung jawab kepada masyarakat.

“Saya pikir tidak semudah itu pertanyaannya mestinya gitu, karena kompleksitas sampah itu tidak bisa dipilih antara menyalahkan, membebankan pada pemerintah atau membebankan kepada masyarakat. Yang sekarang terjadi adalah yang paling menjengkelkan itu adalah pemerintah cuci tangan kepada masyarakat gitu. Seolah-olah seperti itu. Jadi sampahnya itu diurus oleh masyarakat gitu, ujar Sugi Lanus.

Sugi Lanus menilai masyarakat Bali sebenarnya cukup tertib dan tidak menunjukkan penolakan berlebihan terhadap kebijakan pemerintah. Namun menurutnya, masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu berkomunikasi secara bijak dan memahami pendekatan budaya Bali.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya penegakan aturan secara konsisten seperti yang dilakukan sejumlah negara lain dalam mengatasi persoalan sampah. “Jadi tidak ada masyarakat siap, percayalah. Enggak ada masyarakat siap, harus ditindak,” katanya.

Ia mencontohkan Singapura dan Taiwan yang menurutnya berhasil memperbaiki sistem pengelolaan sampah melalui penindakan tegas yang berjalan beriringan dengan edukasi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Sugi Lanus juga menilai konsep pengelolaan sampah berbasis “tebe modern” tidak sepenuhnya sesuai diterapkan di kawasan perkotaan Bali karena bertentangan dengan konsep spasial dan budaya masyarakat Bali.

Ia mengatakan persoalan sampah plastik seharusnya lebih banyak menjadi tanggung jawab industri dan korporasi karena produk tersebut diproduksi secara massal oleh mesin. Menurutnya, pemerintah perlu melibatkan perusahaan produsen untuk ikut bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan.

Sugi Lanus juga menyoroti kecilnya anggaran pengelolaan sampah di Bali yang dinilai belum mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani krisis lingkungan. Ia menyebut anggaran pengelolaan sampah di Bali selama puluhan tahun masih berada di bawah satu persen dari total anggaran daerah.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah meningkatkan alokasi anggaran lingkungan hingga minimal tiga sampai lima persen agar persoalan sampah dapat ditangani lebih serius. “Nah sekali lagi adik-adik mungkin yang mau riset tentang 30 tahun bagaimana kita berurusan dengan sampah, silakan diriset, bener ndak omong saya. 1% enggak ada untuk Bali,” ujarnya.

Sugi Lanus berharap persoalan sampah di Bali dapat diselesaikan melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, komunitas, hingga sektor swasta dengan dukungan kebijakan yang tegas dan anggaran yang memadai.