RRI.CO.ID, Denpasar – Pemerintah Kota Denpasar memperkuat komitmen mewujudkan keamanan pangan berbasis komunitas. Upaya tersebut melalui Advokasi Kelembagaan Desa Pangan Aman, Sekolah dengan Pembudayaan Keamanan Pangan, serta Pasar Pangan Aman yang dibuka Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, di Gedung Santi Graha, Rabu 22 April 2026.

Kegiatan yang digelar Balai Besar POM di Denpasar ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama. Sekda Eddy Mulya menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan aspek penting yang harus dibangun secara kolaboratif melalui tiga pilar utama, yakni desa, pasar, dan satuan pendidikan.

“Komunitas ini menjadi motor penggerak dalam sosialisasi, edukasi, hingga pendampingan untuk mewujudkan tata kelola keamanan pangan. Pangan yang aman akan menghasilkan masyarakat yang sehat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor melalui pembinaan, pengawasan, dan edukasi berkelanjutan guna memastikan keamanan pangan di seluruh lini masyarakat. “Dengan kolaborasi yang kuat dan berkesinambungan, kami optimis Denpasar dapat menjadi kota yang sehat, unggul, dan berwawasan lingkungan,” katanya.

Sementara itu, Plt. Kepala BBPOM di Denpasar, Made Ery Bahari Hantana, menegaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Ia menjelaskan, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, serta konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi seimbang.

Pada tahun 2026, program keamanan pangan akan difokuskan di Kota Denpasar melalui intervensi di tiga desa, yakni Sumerta Kelod, Sidakarya, dan Padangsambian Kelod, serta Kelurahan Peguyangan. Selain itu, 13 sekolah dari jenjang SD hingga SMA menjadi sasaran Program Jajanan Anak Sekolah (PJAS), disertai 30 sekolah lainnya untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi.

Di sektor pasar, intervensi difokuskan pada Pasar Padangsambian. Namun demikian, cakupan program hingga saat ini masih relatif rendah, yakni desa 12 persen, sekolah 3,71 persen di tingkat provinsi, dan 0 persen di Kota Denpasar, serta pasar sekitar 3 persen.

“Diperlukan dukungan anggaran agar cakupan program dapat diperluas secara signifikan,” ujarnya.

Ia berharap program ini dapat terus berlanjut sehingga desa, sekolah, dan pasar mampu mandiri dalam menjaga keamanan pangan di lingkungannya. “Melalui pertemuan ini kita berkomitmen bersama untuk memperkuat keamanan pangan di Kota Denpasar,” pungkasnya.