RRI.CO.ID, Denpasar – Alih fungsi lahan pertanian menjadi salah satu persoalan kompleks yang dihadapi sektor pertanian, khususnya di Bali. Perubahan fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian dinilai sulit dibendung seiring berkembangnya sektor ekonomi lainnya.
Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Profesor I Gusti Agung Ayu Ambarawati, kepada RRI.CO.ID, Sabtu, 18 April 2026 menyebut fenomena ini dipengaruhi berbagai faktor struktural dan ekonomi. “Alih fungsi lahan ini memang tidak bisa direm sepenuhnya karena adanya perkembangan sektor ekonomi lain yang lebih menjanjikan,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah menetapkan lahan pertanian lestari sebagai upaya menjaga keberlanjutan produksi. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan adanya tantangan lain, seperti sistem waris yang menyebabkan lahan pertanian terfragmentasi menjadi lebih kecil.
“Dengan sistem waris, lahan menjadi kecil-kecil sehingga semakin sulit dikelola secara optimal,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keterbatasan lahan dan rendahnya produktivitas juga menjadi alasan Indonesia masih harus melakukan impor pangan. “Jangan sampai kita mempertanyakan kenapa harus impor, karena memang kita kekurangan dan lahan kita terbatas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ambarawati menjelaskan bahwa rendahnya pendapatan petani menjadi faktor utama yang mendorong alih fungsi lahan. Dari perhitungannya, satu hektar lahan sawah menghasilkan sekitar 20 hingga 25 juta rupiah secara kotor per panen, dengan biaya produksi mencapai 10 hingga 12 juta rupiah.
“Kalau dihitung bersih, pendapatan petani itu relatif kecil, apalagi kepemilikan lahan rata-rata di bawah satu hektar,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat profesi petani kurang diminati, terutama oleh generasi muda. Ia menyebut sebagian besar petani saat ini berusia di atas 50 tahun. “Ini yang membuat generasi muda kurang tertarik bertani karena dianggap tidak menjanjikan,” tambahnya.
Selain itu, berkembangnya sektor ekonomi lain dengan nilai komersial lebih tinggi juga mendorong petani untuk mengalihfungsikan atau menyewakan lahannya. “Mereka melihat sektor lain lebih menguntungkan dibandingkan bertani di sawah,” ungkapnya.
Profesor Ambarawati menegaskan bahwa permasalahan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian di masa depan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....