RRI.CO.ID, Denpasar - Pengolahan sampah berbasis swadaya merupakan manifestasi nyata dari kepedulian lingkungan yang berkelanjutan. Di Bali, konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) bukan sekadar slogan, melainkan panggilan untuk kembali ke jati diri kita dalam menjaga harmoni dengan alam, sebagaimana tertuang dalam pilar Palemahan pada filosofi Tri Hita Karana.

Kabid 7 HIPMI Bali, Komang Tangkas Perwira Negara S.Kom, MMSI, S.E., Ak., mengatakan, kini saatnya semua pigak membawa transformasi ini kembali ke level rumah tangga melalui pengolahan sampah organik mandiri. Namun, semangat besar masyarakat ini kerap terbentur pada realitas teknis di lapangan yang memerlukan intervensi strategis pemerintah.

“Pertama, sistem logistik pengangkutan harus segera dibenahi; sangat ironis jika sampah yang telah dipilah dengan disiplin oleh warga justru kembali tercampur saat pengangkutan, atau bahkan tidak terangkut sama sekali. Sinkronisasi antara kedisiplinan warga dan tata kelola armada pengangkut adalah kunci kepercayaan publik dan keberlangsungan gerakan ini,” katanya kepada RRI.CO.ID, Senin 13 April 2026.

“Kedua, kita memerlukan infrastruktur 'jembatan' berupa titik drop-off dan pick-up yang terintegrasi. Bagi masyarakat yang telah berhasil memproduksi kompos melampaui kebutuhan rumah tangganya, pemerintah atau pihak ketiga harus hadir untuk menjemput hasil tersebut agar tidak menumpuk dan menjadi beban baru di pemukiman,” imbuhnya.

Langkah ketiga, untuk mengeskalasi manfaat ekonomi, diperlukan peran pemerintah dalam menetapkan standarisasi unsur hara. Kompos yang dihasilkan warga saat ini bisa jadi cukup untuk tanaman hobi atau taman kota, namun untuk mendukung produktivitas sektor pertanian dalam skala luas, diperlukan standarisasi kualitas agar nutrisi yang dihasilkan tepat guna bagi petani.

Dengan adanya standar ini, produk kompos swadaya dapat naik kelas menjadi komoditas pertanian yang bernilai tinggi. Sementara itu, untuk sektor industri seperti ritel, perhotelan, dan restoran yang menghasilkan residu organik skala besar, diperlukan solusi akseleratif seperti konversi menjadi pakan ternak atau lainnya.

“Melalui penyediaan alat, jaminan penyerapan hasil kompos dengan harga yang fair, serta standarisasi mutu, kita tidak hanya mengelola sampah, tetapi sedang membangun ekosistem ekonomi sirkular yang akan mewujudkan Bali yang bersih, hijau, dan berdaya secara mandiri,” ujarnya.

Ia pun menyampaikan beberapa penekanan strategis (insight). Pertama, Kepercayaan Publik (Public Trust).

Poin mengenai sampah yang tercampur kembali adalah isu sensitif yang bisa mematikan motivasi warga. Narasi tersebut membingkainya sebagai "sinkronisasi" agar pemerintah tidak merasa dipojokkan, melainkan diajak memperbaiki sistem.

“Kedua adalah Hilirisasi Produk. Dengan menyebut standarisasi unsur hara, masyarakat memposisikan kompos bukan lagi sebagai sampah yang diolah, melainkan sebagai produk industri yang siap pakai,” ujarnya.