RRI.CO.ID, Denpasar – Fenomena pembakaran sampah di tengah masyarakat dinilai semakin marak terjadi, seiring dengan terbatasnya solusi pengelolaan sampah di tingkat sumber. Founder Malu Dong Buang Sampah Sembarangan, Komang Sudiarta, kepada RRI.CO.ID, Jum'at, 10 April 2026, menilai kondisi ini merupakan dampak dari belum optimalnya sistem pengelolaan sampah, khususnya pasca pembatasan operasional tempat pembuangan akhir.

Menurutnya, ketika masyarakat tidak memiliki solusi konkret, maka pembakaran menjadi pilihan yang dianggap paling mudah dilakukan. "Kalau saya melihat itu akan terjadi ya. Karena solusi yang mereka masyarakat enggak bisa selesaikan kan, karena TPA itu tutup, edukasi kurang, akhirnya penyelesaian persoalan sampah itu mereka lakukan dengan membakar atau membuang di mana pun juga," ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa fasilitas seperti komposter maupun teba modern belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan sampah di tingkat rumah tangga. Lebih lanjut, Komang Sudiarta mengingatkan bahwa kebiasaan membakar sampah memiliki dampak serius terhadap kesehatan, terutama akibat paparan emisi berbahaya.

"Kalau saya melihat secara langsung itu kan tidak bagus untuk hidung ya. Hidung biasa menerima udara yang segar sekarang menghirup udara yang saya enggak tahu isi daripada pembakaran itu. Apakah karena pembakaran organik atau masalah sampah-sampah yang lain? Itu takutnya kan menghirup apa namanya emisi furan-nya ini yang yang berdampak kepada kanker ini," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pembakaran dengan suhu rendah justru berpotensi menghasilkan zat berbahaya yang tidak baik bagi tubuh. Di sisi lain, ia menilai masyarakat sebenarnya sudah memiliki pemahaman terhadap bahaya pembakaran sampah, namun keterbatasan solusi membuat praktik tersebut tetap dilakukan.

"Sebenarnya kalau masyarakat mungkin sudah paham, tetapi tidak ada solusi yang lain yang mereka lakukan," ujarnya.

Terkait kebijakan, ia menilai bahwa larangan tanpa diimbangi solusi konkret tidak akan efektif di lapangan. "Kalau memang enggak boleh membakar, pemerintah yang punya tanggung jawab seharusnya. Persoalan sampah ini kan tanggung jawab pemerintah di dalam setelah sampah ini keluar dari masyarakat yang sudah terpilah sampahnya ini," ujarnya.

Menurutnya, diperlukan langkah cepat dari pemerintah untuk menyediakan tempat penampungan sementara maupun sistem pengolahan yang jelas bagi sampah masyarakat. Ia juga menyoroti bahwa edukasi semata tidak cukup tanpa adanya tindak lanjut pengelolaan sampah yang nyata.

"Ya kalau sekedar edukasi itu kan enggak bisa, harus ada setelah edukasi itu diapakan sampahnya ini gitu," ujarnya.

Dalam konteks pengelolaan berbasis sumber, peran desa dinilai sangat penting, namun masih banyak desa yang belum memiliki fasilitas memadai. "Ya sekarang banyak desa-desa yang belum bisa menyelesaikan persoalan ini, mereka enggak punya TPS, fasilitas enggak ada, pengangkutan enggak punya, akhirnya kan semua tertumpuk di TPA," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Komang Sudiarta mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah, meskipun di tengah keterbatasan yang ada. "Nah pesan saya kepada masyarakat, sekarang kan TPA sudah enggak ada, ayo bagaimana kita bijak bersampah ya, artinya kalau bisa dikurangi ayo dikurangi gitu, kalau bisa diolah ayo kita olah gitu aja yang kita bisa lakukan," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya mengurangi konsumsi barang yang berpotensi menjadi sampah, serta memaksimalkan pemanfaatan barang yang masih bisa digunakan.