RRI.CO.ID, Denpasar - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali menerima kunjungan kerja dalam rangka Rapat Kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Senin 6 April 2026. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Dharmawangsa ini difokuskan pada Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang telah diubah terakhir melalui UU Nomor 63 Tahun 2024.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali, Felucia Sengky Ratna, dalam sambutannya menekankan pentingnya dukungan pusat terhadap pelaksanaan tugas keimigrasian di daerah. Ia berharap paparan yang disampaikan jajarannya dapat menjadi rujukan informasi bagi para senator dalam merumuskan kebijakan.

"Kami yang berada di daerah memohon dukungan kepada Bapak/Ibu di pusat untuk dapat meningkatkan dan memberikan dukungan bagi kami dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sinergi pusat dan daerah perlu dijaga demi keimigrasian yang kuat dan berintegritas tinggi," ujar Felucia menutup sambutannya.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil juga memperkenalkan seluruh jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi se-Bali yang hadir secara lengkap, mulai dari Ngurah Rai, Denpasar, Singaraja, hingga Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar.

Anggota DPD RI Dapil Bali, SHRI I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, menyoroti peran vital imigrasi mengingat Bali menyumbang 55% devisa negara dari sektor pariwisata hingga tahun 2025. Ia mendorong penguatan infrastruktur imigrasi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, termasuk rencana pembangunan kantor imigrasi baru di Kabupaten Gianyar untuk mendukung kawasan wisata Ubud dan sekitarnya.

"Bali membutuhkan kantor imigrasi yang menjadi pedoman atau prototype internasional. Kami memohon restu dari pimpinan Komite I agar pembangunan fisik dan kebutuhan SDM mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat," tegas Arya Wedakarna.

Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menjelaskan bahwa kehadiran Komite I merupakan bagian dari fungsi pengawasan sebagaimana amanat konstitusi. Ia menyatakan bahwa DPD RI berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat terkait penyelenggaraan keimigrasian agar tetap mengedepankan pelayanan yang profesional namun tetap tegas dalam penegakan hukum di lapangan.

Rapat kerja ini juga dihadiri oleh Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam beserta belasan anggota DPD RI dari berbagai provinsi di Indonesia, menjadikannya salah satu kunjungan kerja dengan delegasi paling lengkap di Bali.

Kegiatan rapat kerja ini diakhiri dengan sesi tanya jawab intensif, di mana para Anggota Komite I DPD RI menyampaikan berbagai pertanyaan, tanggapan, serta masukan konstruktif terkait materi pengawasan keimigrasian yang telah dipaparkan. Sebagai bentuk apresiasi dan sinergi antarlembaga, acara ditutup dengan prosesi penyerahan cinderamata antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali dan pimpinan DPD RI.