RRI.CO.ID, Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali memperkuat sinergi dengan kalangan akademisi melalui kerja sama dengan Universitas Udayana (Unud) dalam rangka menyukseskan sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP nasional tahun 2026. Langkah tersebut diwujudkan melalui audiensi yang digelar di Gedung Pascasarjana Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Senin 30 Maret 2026.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan strategis tersebut, baik dari sisi substansi maupun teknis penyelenggaraan. Audiensi dipimpin langsung Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, disambut Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana, Prof. Dr. Gusti Ngurah Alit Susanta Wirya.

Dalam kesempatan tersebut, Eem menegaskan pentingnya kolaborasi dengan dunia akademik guna memperkaya perspektif dalam implementasi regulasi baru. “Kami ingin memastikan pelaksanaan sosialisasi KUHP dan KUHAP berjalan optimal. Sinergi dengan Universitas Udayana sangat penting, mengingat peran akademisi dalam memberikan perspektif kritis dan konstruktif terhadap implementasi regulasi,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut direncanakan menghadirkan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, sebagai narasumber utama. Karena itu, dukungan dari berbagai pihak, khususnya perguruan tinggi, dinilai menjadi kunci keberhasilan kegiatan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana, Prof. Dr. Gusti Ngurah Alit Susanta Wirya menyatakan dukungan penuh terhadap rencana sosialisasi. Pihaknya memberikan persetujuan penggunaan Auditorium Widya Sabha Unud sebagai lokasi kegiatan, sekaligus menegaskan kesiapan kampus untuk berperan aktif.

Selain itu, Unud juga mengapresiasi kerja sama yang selama ini terjalin dengan Kanwil Kemenkum Bali dan berharap kolaborasi tersebut dapat terus ditingkatkan dalam berbagai program strategis ke depan. Melalui audiensi ini, kedua pihak mencapai kesepahaman untuk bersama-sama mendukung penyelenggaraan sosialisasi KUHP dan KUHAP nasional secara optimal, sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap perkembangan hukum nasional