RRI.CO.ID, Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali bersama Kejaksaan Negeri Denpasar memperkuat sinergi untuk memperluas akses keadilan hingga ke tingkat desa dan desa adat. Kolaborasi ini difokuskan pada penguatan program bantuan hukum dan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi yang digelar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Kamis 26 Maret 2026. Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menjelaskan bahwa pihaknya tengah mengembangkan program layanan hukum gratis berbasis komunitas di tingkat desa dan kelurahan.

Program ini ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan, mencakup layanan informasi, konsultasi, advokasi, hingga bantuan pembuatan dokumen hukum. “Visi kami dalam menghadirkan keadilan bagi kelompok rentan sejalan dengan program Bale Kertha Adhyaksa yang dijalankan oleh Kejaksaan,” ujar Eem.

Program Bale Kertha Adhyaksa sendiri merupakan model penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal di Bali yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif di tingkat desa dan desa adat. Sebagai tindak lanjut, kedua institusi sepakat membangun sinergi melalui pelatihan paralegal desa.

“Dalam waktu dekat, Kanwil Kemenkum Bali akan menggandeng Kejari Denpasar untuk menghadirkan narasumber dalam memberikan pembekalan hukum kepada para paralegal,”jelasnya.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Eem Nurmanah turut memperkenalkan inovasi terbaru berupa Galeri Kekayaan Intelektual Komunal. Fasilitas ini direncanakan diluncurkan pada April mendatang di Gedung Utama Kanwil Kemenkum Bali sebagai ruang promosi dan pelindungan kekayaan intelektual khas Bali.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan sinergi antara Kanwil Kemenkum Bali dan Kejari Denpasar dapat terus berlanjut dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Penguatan kerja sama ini dinilai penting untuk mewujudkan sistem hukum yang inklusif, humanis, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal di Bali.