RRI.CO.ID, Denpasar – Intensitas hujan tinggi yang kembali mengguyur Bali dalam beberapa hari terakhir memunculkan persoalan klasik yang belum sepenuhnya terselesaikan. Banjir di sejumlah titik strategis, khususnya di kawasan perkotaan seperti Denpasar dan wilayah penyangga lainnya.

Genangan yang berulang ini tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, distribusi logistik, hingga produktivitas pelaku usaha. Menyikapi kondisi tersebut, Kompartemen Bidang Organisasi BPD HIPMI Bali, Oni Rahmansyah menyampaikan pandangan kritis sekaligus konstruktif terkait pola penanganan banjir yang dinilai masih cenderung seremonial dan belum menyentuh akar persoalan secara komprehensif.

“Setiap musim hujan kita menyaksikan pola yang hampir seragam, kunjungan lapangan, dokumentasi, rapat koordinasi darurat. Namun setelah itu, publik jarang melihat roadmap yang terukur, target waktu yang jelas, serta akuntabilitas implementasi. Penanganan bencana tidak boleh berhenti pada simbol kehadiran, tetapi harus bertransformasi menjadi kebijakan sistemik dan berkelanjutan,” kata Oni.

Sebagai daerah dengan struktur ekonomi yang bertumpu pada pariwisata, jasa, dan UMKM, Bali memiliki sensitivitas tinggi terhadap gangguan infrastruktur dasar. Banjir yang berulang bukan hanya isu lingkungan, melainkan juga persoalan daya saing daerah.

Menurut Oni, genangan di ruas jalan utama dan kawasan komersial menimbulkan efek berantai, keterlambatan distribusi barang, potensi kerusakan aset usaha, hingga penurunan kepercayaan investor. “Stabilitas infrastruktur adalah fondasi iklim investasi. Jika persoalan drainase dan tata kelola air tidak ditangani secara serius, maka kita sedang mempertaruhkan kredibilitas Bali sebagai destinasi unggulan dan pusat pertumbuhan ekonomi regional,” ujarnya.

Oni menilai bahwa selama ini pendekatan yang dominan masih bersifat reaktif, yakni bergerak ketika bencana telah terjadi. Padahal, persoalan banjir di Bali sudah dapat dipetakan secara geografis dan historis. Ia menyoroti perlunya audit menyeluruh terhadap sistem drainase, normalisasi sungai secara berkala, pengendalian alih fungsi lahan, serta penegakan aturan tata ruang yang konsisten.

Tanpa itu, kunjungan lapangan dan pernyataan keprihatinan tidak akan menghasilkan perubahan signifikan. “Yang dibutuhkan adalah integrasi kebijakan lintas sektor—pekerjaan umum, lingkungan hidup, tata ruang, hingga perizinan investasi. Kita harus berani mengevaluasi apakah pembangunan yang masif selama ini sudah diimbangi dengan kesiapan infrastruktur penunjang,” tambahnya.

Sebagai bagian dari organisasi pengusaha muda, Oni menegaskan bahwa BPD HIPMI Bali siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan solusi jangka panjang, termasuk melalui forum diskusi kebijakan, kajian teknis, dan sinergi dengan sektor swasta. “Kami tidak ingin sekadar mengkritik. Kami ingin berkontribusi. Tetapi kontribusi itu harus disambut dengan keterbukaan dan komitmen pada reformasi struktural. Bali membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya responsif secara visual, tetapi juga visioner secara substansial,” ujarnya.

Menurut Oni, momentum ini seharusnya menjadi titik refleksi bersama bahwa persoalan banjir bukan sekadar fenomena musiman, melainkan cerminan tata kelola pembangunan. Tanpa langkah terukur, transparan, dan berkelanjutan, siklus yang sama akan terus berulang setiap tahun.

“Publik sudah semakin kritis. Mereka tidak lagi cukup dengan seremoni. Yang mereka tunggu adalah aksi nyata, indikator capaian yang jelas, dan keberanian mengambil keputusan strategis demi masa depan Bali yang lebih tangguh,” tutup Oni Rahmansyah.