KBRN, Denpasar : Banjir besar yang melanda Denpasar hari ini meninggalkan duka bagi banyak keluarga. Rumah-rumah terendam, akses jalan terputus, dan sebagian warga terpaksa mengungsi dengan membawa barang seadanya. Tidak sedikit pula yang kehilangan mata pencaharian maupun tempat tinggal akibat terjangan air.

Sebagai bagian dari masyarakat kota ini, saya turut merasakan kesedihan dan kepedihan warga yang terdampak, sekaligus mengapresiasi semangat gotong royong yang muncul di tengah situasi darurat. Fenomena atmosfer Rossby ekuatorial yang dilaporkan BMKG memang menjadi pemicu hujan ekstrem hingga lebih dari 150 mm per hari.

Wakil Sekretaris Umum BPD HIPMI Bali, Ar. I Made Edo Dhaniswara mengatakan, sebagai seorang arsitek, bencana ini juga memperlihatkan kerentanan mendasar Denpasar dalam menghadapi tekanan pembangunan dan perubahan iklim. “Pengamatan sederhana saya menunjukkan bahwa Denpasar semakin rentan karena kombinasi,” katanya.

Ia merinci, faktor pemicu banjir di antaranya:

1. Ruang terbuka hijau yang minim: Data menunjukkan ketersediaan RTH publik masih jauh di bawah target 20% yang diamanatkan RTRW. Akibatnya, daya serap alami kota terhadap hujan sangat terbatas.

2. Drainase yang terputus-putus: Banyak saluran sekunder tidak terhubung dengan baik, bahkan berhenti di titik sempit. Jembatan Pasar Badung adalah contoh nyata bagaimana penyumbatan satu titik bisa menimbulkan luapan besar yang melumpuhkan aktivitas kota.

3. Sungai yang kehilangan ruang alir: Tukad Badung dan tukad-tukad lain di Denpasar tidak lagi memiliki bantaran yang memadai. Bangunan dan perkerasan telah menekan sempadan, sehingga kapasitas sungai menurun drastis.

4. Standar tapak bangunan yang tidak adaptif: Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebesar 10% jelas tidak cukup untuk menahan limpasan di kawasan padat. Di banyak titik, hampir seluruh lahan tertutup perkerasan.

“Berdasarkan analisa tersebut, saya berpendapat bahwa Denpasar harus segera menata ulang dirinya melalui langkah-langkah teknis yang jelas,” ujarnya.

Adapun solusi yang dapat dilakukan, di antaranya:

1. Membangun drainase terpadu dengan master plan yang menghubungkan saluran primer, sekunder, hingga tersier, disertai dengan pemasangan trash rack dan SOP pembersihan rutin.

2. Revitalisasi sungai kota dengan normalisasi ekologis, pembersihan sedimentasi, dan penerapan sabuk hijau minimal 10–15 meter di sempadan tukad.

3. Penerapan kolam retensi perkotaan, baik berupa lapangan multifungsi maupun reservoir bawah tanah di area parkir, yang berfungsi menampung limpasan hujan sebelum dialirkan ke sungai.

4. Regulasi bangunan yang lebih adaptif, termasuk kewajiban sumur resapan atau biopori per 25 m² lahan, paving berpori di ruang terbuka, dan lantai dasar rumah ditinggikan setidaknya 60–80 cm.

5. Infrastruktur hijau sebagai standar baru, misalnya green roof, sistem panen air hujan, dan bioswale di tepi jalan utama.

“Banjir kali ini memang meninggalkan luka mendalam bagi warga Denpasar, tetapi saya percaya kota ini mampu bangkit. Dengan pembelajaran dari peristiwa ini, Denpasar berkesempatan untuk menata ulang ruang kotanya agar lebih ramah lingkungan, adaptif, dan tangguh menghadapi perubahan iklim,” tegasnya.

“Jika pemerintah, arsitek, perencana kota, dan masyarakat berjalan bersama, maka bukan hal mustahil Denpasar akan tumbuh menjadi kota yang lebih sehat, resilien, dan membanggakan bagi generasi mendatang,” tutup Edo