KBRN, Jakarta: Faisal, seorang guru honorer lajang yang telah mengabdikan dirinya selama dua tahun di sebuah sekolah di Jakarta, kini menghadapi ketidakpastian dalam hidupnya. Seiring dengan ratusan rekan seprofesinya, Faisal terdampak oleh kebijakan pemutusan kontrak mendadak yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keputusan ini diambil pada awal tahun ajaran baru dan mempengaruhi banyak guru honorer di seluruh ibu kota.

Dalam sebuah program siaran radio 'Jakarta Pagi Ini' edisi Senin, 22 Juli 2024 di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, Faisal berbicara melalui telepon dengan presenter Binda Umar dan Bams Hari tentang nasibnya setelah terkena kebijakan cleansing.

"Kami belum mendapatkan penjelasan yang jelas dari pemerintah tentang status kami," kata Faisal. "Meskipun ada kuota untuk guru Kontrak Kerja Individu (KKI), sistem seleksi yang tidak transparan dan berbagai masalah teknis membuat kami ragu tentang masa depan kami."

Faisal dan lebih dari 200 rekan honornya telah mengajukan aduan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk memperjuangkan hak mereka. "Jumlah korban terus bertambah, dan kami masih belum mendapatkan kejelasan dari pihak pemerintah. Kami berharap ada solusi konkret, bukan hanya janji semata," katanya menambahkan.

Kebijakan pemutusan kontrak ini telah mempengaruhi kehidupan Faisal dan banyak guru honorer lainnya. "Banyak di antara kami yang sudah berkeluarga dan bergantung pada pendapatan dari mengajar. Dengan pemutusan kontrak, kami terpaksa mencari nafkah dari pekerjaan serabutan atau mengajar les tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini sangat berat, terutama bagi mereka yang telah lama mengabdi di sekolah-sekolah negeri," kata Faisal mengungkapkan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuka lowongan untuk posisi guru KKI dan merekomendasikan sekitar 4.000 guru honorer untuk mendapatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yang merupakan syarat untuk menerima honor dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengungkapkan bahwa pada Agustus 2024, akan dibuka 1.700 lowongan untuk guru KKI. Pada 2025, pendaftaran untuk guru KKI akan dibuka kembali dengan potensi penambahan kuota sesuai dengan anggaran.

Namun, Faisal merasa skeptis tentang efektivitas kebijakan ini. "Kami tidak yakin apakah kebijakan KKI ini benar-benar akan memberikan solusi. Pengalaman kami sebelumnya menunjukkan adanya masalah dalam sistem seleksi dan transparansi," katanya menjelaskan. Ia mencatat bahwa banyak guru honorer yang terdampak pemutusan kontrak tidak ikut dalam seleksi KKI karena pesertanya menurutnya dia-dia lagi (guru honore yang sudah berstatus KKI, red) katanya dan khawatir kebijakan ini mungkin hanya solusi sementara tanpa mengatasi masalah secara menyeluruh.

baca juga: Plt Kepala Disdik Jakarta Klarifikasi Cleansing Guru Honorer

Tanggapan Organisasi Profesi Guru atas Polemik Guru Honorer

Heru Purnomo, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), mengapresiasi langkah Pj Gubernur DKI Jakarta. Dalam wawancara dengan presenter radio 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, Binda Umar dan Bams Hari, Heru Purnomo menyampaikan bahwa FSGI telah menerima banyak keluhan dari guru honorer yang terdampak kebijakan cleansing ini.

"Federasi Serikat Guru Indonesia mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Pj Gubernur DKI Jakarta. Dengan adanya cleansing ini, banyak rekan guru honorer yang marah, masyarakat marah, komunitas pendidikan marah, sehingga akhirnya diusulkan solusi," kata Heru Purnomo dalam perbincangan melalui telepon pada Senin (22/7/2024).

FSGI juga menyoroti banyaknya guru honorer yang belum terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). "Kami sudah mengajukan permohonan agar rekan guru honorer diberikan kesempatan masuk dalam Dapodik dan NUPTK, namun permohonan tersebut dipersulit selama tiga tahun terakhir," kata Heru.

Heru Budi Hartono menyebutkan bahwa guru honorer yang terdampak akan diberikan rekomendasi untuk mendapatkan Dapodik dan membuka pendaftaran kontrak kerja individu (KKI) dengan kuota 1.700 pada Agustus 2024. "Kami akan memberikan kesempatan kepada guru honorer melalui rekrutmen KKI pada bulan Agustus dengan mekanisme yang diharapkan dapat mencerahkan guru honorer di Jakarta," ujarnya.

Namun, FSGI menilai solusi tersebut belum cukup jika hanya berupa janji tanpa tindak lanjut yang konkret. "Kami mengapresiasi langkah ini, namun masih diperlukan tindak lanjut yang jelas seperti pendataan dan rekrutmen yang terstruktur," ujar Heru Purnomo menegaskan.

FSGI juga mengusulkan agar guru honorer yang belum masuk dalam Dapodik dan NUPTK diberikan kemudahan untuk mendaftar, sehingga mereka dapat memperoleh honor melalui dana BOS. "Guru honorer jangan di-PHK tetapi direkrut dengan status kontrak sekolah," ujar Heru menambahkan.

Heru Purnomo menjelaskan bahwa kebijakan cleansing menyebabkan beberapa sekolah kekurangan guru, sehingga proses pembelajaran terganggu. "Ketika guru diberhentikan, kelas yang ditinggalkan tidak memperoleh pelayanan pembelajaran yang baik," ujarnya.

Ia berharap solusi dari Pemprov DKI dapat segera direalisasikan untuk menjaga kualitas pendidikan di Jakarta. "Semoga mekanisme rekrutmen KKI dan kontrak sekolah ini bisa menjadikan pelayanan pendidikan lebih baik dan tidak ada lagi guru yang kehilangan pekerjaannya secara tiba-tiba," ujar Heru Purnomo berharap.