RRI.CO.ID, Jimbaran - Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Ni Luh Puspa Ermawati menegaskan bahwa Bali memiliki posisi strategis sebagai etalase (window) pariwisata Indonesia di mata dunia. Posisi itu memaksa Bali untuk mendorong transformasi pariwisata menuju arah yang lebih berkualitas, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

Wamenpar menekankan bahwa apa yang terjadi di Bali akan selalu menjadi cermin bagi arah pariwisata Indonesia secara nasional. Cara Bali dikelola, menurutnya akan sangat menentukan bagaimana dunia memandang keseriusan Indonesia dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan.

“Bali bukan hanya destinasi. Bali adalah wajah Indonesia di mata dunia. Karena itu, transformasi pariwisata yang ingin kita dorong secara nasional harus bisa mulai terlihat dan diuji di Bali,” ujarnya dalam sambutan pada pembukaan Bali Ocean Days 2026 Conference & Showcase di Jimbaran, Bali, Jumat 30 Januari 2026

Selain itu, Wamenpar juga mengingatkan soal pariwisata pesisir dan laut yang merupakan kekuatan utama Indonesia. Namun pariwisata pesisir dan laut menjadi ruang yang paling rentan terhadap tekanan jika tidak dikelola dengan baik.

Ia menyebut sejumlah destinasi bahari unggulan seperti Bali dan Nusa Penida, Labuan Bajo dan Komodo, Raja Ampat, Bunaken, Wakatobi, Alor, hingga Derawan dan Banda, yang saat ini menghadapi sederet tantangan nyata. Tantangan itu berupa kepadatan kunjungan, tekanan terhadap terumbu karang, beban sampah dan limbah, serta keterbatasan daya dukung lingkungan.

“Kalau dikelola dengan benar, pariwisata bisa menjadi insentif kuat untuk menjaga alam. Tapi kalau salah kelola, kerusakannya bisa bersifat permanen,” katanya.

Menurut Wamenpar, tantangan utama pariwisata ke depan bukan lagi sekadar mengejar pertumbuhan jumlah wisatawan, melainkan membenahi cara mengelola destinasi.

Ia mendorong pergeseran pendekatan dari yang terlalu berfokus pada volume, menuju pendekatan yang lebih menekankan kualitas pengalaman, keberlanjutan lingkungan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Yang perlu kita jaga adalah agar destinasi kita tetap hidup dalam jangka panjang. Karena itu, isu daya dukung, tata kelola, dan kualitas harus menjadi bagian utama dari cara kita membangun pariwisata,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Wamenpar menegaskan bahwa peran pemerintah pusat bukanlah menjanjikan solusi instan, melainkan menyiapkan kerangka kebijakan, tata kelola, dan standar agar transformasi pariwisata dapat berjalan secara bertahap dan konsisten. Beberapa arah kerja yang terus didorong antara lain penguatan pengelolaan destinasi (destination management) sebagai prioritas utama, bukan hanya promosi, penempatan daya dukung lingkungan sebagai dasar perencanaan pengembangan dan penguatan tanggung jawab industri pariwisata dalam menjaga dampak operasionalnya

" Kita juga perlu meneguhkan peran masyarakat lokal sebagai bagian utama dari ekosistem pariwisata," ujarnya.

“Transformasi pariwisata bukan soal satu kebijakan atau satu program. Ini adalah proses membenahi cara kita berpikir dan cara kita mengelola,” lanjut Ni Luh Puspa.

Sementara itu, Ketua Panitia Bali Ocean Days 2026 Yoke Darmawan menyampaikan bahwa Bali Ocean Days telah berkembang menjadi pusat pembelajaran, platform kolaborasi, dan forum business matching bagi para pemangku kepentingan pariwisata, kelautan, dan keberlanjutan. "Selama dua tahun terakhir, Bali Ocean Days telah menjadi tempat bertemunya para pengambil keputusan, pelaku industri, investor, dan inovator," ucapnya.

"Kami menjaga agar forum ini tetap praktis dan relevan, dengan menampilkan solusi yang sudah berjalan dan siap dikembangkan melalui kolaborasi untuk kemudian dipelihara diregenerasi," imbuh Yoke.

Ia menambahkan bahwa eco-showcase dalam Bali Ocean Days dikurasi untuk menampilkan startup dan inovator yang sudah menunjukkan kemajuan dan solusi nyata. "Sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran sekaligus peluang kerja sama bagi para peserta," sebutnya.