BPOM Denpasar Perkuat Pengawasan Obat Ilegal, Penjualan Banyak Secara Luring

RRI.CO.ID, Denpasar — Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Denpasar memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat ilegal, termasuk obat “setelan”, dari sarana produksi hingga tempat penjualan. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan lapangan, pengujian sampel, pemantauan efek samping obat, hingga patroli siber.

Kepala BPOM di Denpasar I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa mengatakan pengawasan post-market dilakukan setelah produk beredar di masyarakat. Pemeriksaan mencakup sarana produksi, distribusi, hingga tempat penjualan.

BPOM juga mengambil sampel produk yang beredar untuk kemudian diuji di laboratorium. Laboratorium pengujian BPOM di Denpasar telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan standar ISO 17025. Selain menguji produk, BPOM melakukan pemantauan efek samping obat atau farmakovigilans dengan melibatkan petugas kesehatan dan pemerintah daerah.

Jika ditemukan dugaan pelanggaran, pengawasan dapat ditindaklanjuti melalui penelusuran dan penyelidikan hingga penyidikan. Pengawasan juga dilakukan secara daring melalui patroli siber untuk mendeteksi kemungkinan peredaran produk ilegal melalui internet.

"Penindakan adalah tahap akhir dari pengawasan kami. Namun, tetap ada upaya penindakan yang dimulai dengan penelusuran dan penyelidikan," ujarnya, kepada RRI.CO.ID, Rabu 30 September 2026.

Terkait peredaran obat “setelan”, Ia mengatakan temuan di Bali berdasarkan hasil pengawasan belum sebanyak di sejumlah daerah lain. Namun, kondisi tersebut belum dapat menjadi gambaran menyeluruh karena pengawasan dilakukan melalui metode sampling.

"Fenomena gunung es. Yang terlihat dengan yang tidak terlihat itu yang harus terus kami dalami," katanya.

Menurunya, obat “setelan” lebih banyak beredar secara luring melalui sarana penjualan yang tidak resmi. Dalam praktiknya, konsumen biasanya menyampaikan keluhan kesehatan, kemudian diberikan obat tertentu yang tidak dikemas secara resmi.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena masyarakat berpotensi mengonsumsi produk yang tidak memiliki informasi memadai mengenai kandungan, dosis, keamanan, dan legalitasnya. Karena itu, BPOM terus memperkuat pengawasan bersama berbagai pihak untuk menelusuri rantai peredaran obat ilegal sekaligus mencegah produk tersebut semakin luas dikonsumsi masyarakat.