RRI.CO.ID, Denpasar – Pemenuhan alat bantu kesehatan bagi penyandang disabilitas dinilai masih menghadapi sejumlah kendala. Penyediaan alat bantu dengar dalam layanan BPJS dinilai masih bersifat standar dan belum sepenuhnya menyesuaikan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas.

Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Bali, Ni Ketut Leni Astiti kepada RRI.CO.ID mengatakan, penyandang disabilitas sensorik dengar memerlukan spesifikasi alat bantu yang berbeda-beda sesuai kondisi dan tingkat gangguan pendengaran yang dialami. Menurutnya, alat bantu dengan spesifikasi tertentu belum seluruhnya dapat dijangkau melalui layanan BPJS.

“Kalau kita melihat dari kesehatan BPJS, pemberian alat bantu dengar itu standar sekali dan itu nilainya cukup tinggi tetapi tidak bisa ditanggung oleh BPJS. Karena teman-teman disabilitas sensorik dengar itu harus menyesuaikan dengan tingkat kerentanannya. Jadi mereka sangat memerlukan alat-alat khusus yang memang tidak bisa ditanggung karena ada standarisasinya di situ,” ujar Ni Ketut Leni Astiti.

Leni Astiti menambahkan, keterbatasan alat bantu yang sesuai kebutuhan dapat memengaruhi kemampuan penyandang disabilitas dalam beraktivitas dan berkomunikasi sehari-hari. Menurutnya, dukungan akomodasi yang layak dan aksesibilitas yang memadai penting untuk membantu penyandang disabilitas menjadi lebih mandiri dan produktif.

“Jika hambatannya itu diperkecil dengan adanya akomodasi yang layak dan aksesibilitas yang aksesibel, disabilitas itu bisa produktif dan mandiri. Regulasi ada, tapi implementasinya masih sangat kurang yang kita rasakan sebagai seorang disabilitas,” ujar Ni Ketut Leni Astiti.

HWDI Bali berharap pemerintah dapat memperkuat implementasi layanan kesehatan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. Selain perluasan akses alat bantu kesehatan, penyesuaian layanan berdasarkan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas dinilai penting untuk mendukung kemandirian mereka.