RRI.CO.ID, Denpasar – Bukan hal yang mengejutkan ketika seseorang menyerahkan fotokopi identitasnya untuk mendapatkan diskon 10 persen pada online shop langganannya. Atau, tidak menjadi urgensi publik, ketika pusat data milik negara bocor dan hilang. Semua tetap berjalan seperti biasa. Apakah hal ini wajar?

Dirangkum dari berbagai sumber, di banyak negara, isu keamanan data pribadi tidak selalu dianggap penting oleh masyarakat. Bukan karena mereka tidak memahami risikonya, tetapi karena realitas hidup membuat prioritas mereka berbeda. Berdasarkan data historis, ketika kebutuhan dasar seperti pekerjaan, pendapatan, dan keamanan ekonomi masih menjadi persoalan utama, perlindungan data terasa sebagai sesuatu yang jauh, abstrak, dan tidak mendesak. Dalam konteks ini, menyerahkan data pribadi demi uang, bantuan, atau akses layanan bukan dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai keputusan yang masuk akal.

Fenomena ini sering muncul dalam bentuk program insentif, survei berbayar, aplikasi pinjaman, atau bantuan sosial berbasis data. Bagi banyak orang, imbalan yang diterima bersifat langsung dan nyata, sementara risiko penyalahgunaan data terasa tidak jelas kapan dan bagaimana dampaknya akan muncul. Jika hari ini seseorang bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan menukar data, maka ancaman di masa depan menjadi sesuatu yang mudah diabaikan. Keputusan tersebut bukan soal ketidaktahuan, melainkan soal bertahan hidup.

Masalah ini diperkuat oleh pengalaman kolektif terhadap kegagalan negara dan institusi dalam melindungi data. Ketika kebocoran data terjadi berulang kali baik dari lembaga pemerintah, rumah sakit, bank, maupun penyedia layanan digital. Sehingga muncul perasaan bahwa data pribadi sebenarnya sudah tidak aman sejak awal. Dari sudut pandang masyarakat, menjaga data terasa percuma jika pihak yang seharusnya bertanggung jawab justru gagal melakukannya. Akibatnya, kepercayaan runtuh, dan kepedulian ikut menghilang.

Dalam kondisi seperti ini, muncul sikap pasrah yang sering disalahartikan sebagai ketidakpedulian. Padahal, ini lebih tepat dipahami sebagai adaptasi sosial terhadap sistem yang tidak dapat diandalkan. Ketika mekanisme perlindungan lemah dan pelanggaran jarang berujung pada sanksi nyata, masyarakat belajar bahwa mereka tidak memiliki kontrol atas data mereka sendiri. Jika data sudah bocor dan tidak ada konsekuensi yang jelas, maka menjual data demi keuntungan kecil terasa seperti cara untuk “mengambil kembali” nilai dari sistem yang merugikan.

Fenomena ini juga berkaitan dengan ketimpangan kekuasaan digital. Perusahaan dan negara memiliki sumber daya, teknologi, dan hukum di pihak mereka, sementara individu hanya memiliki pilihan terbatas. Dalam posisi seperti ini, imbauan untuk “lebih sadar privasi” sering terdengar sebagai tuntutan sepihak, bukan solusi. Keamanan data menjadi isu moral, bukan isu struktural, sehingga beban tanggung jawab seolah dipindahkan ke individu yang justru paling rentan.

Yang penting dipahami, masyarakat dalam situasi ini tidak anti terhadap keamanan data. Mereka hanya akan peduli jika perlindungan data benar-benar memberi dampak nyata: jika pelanggaran ditindak, jika institusi bisa dipercaya, dan jika ada alternatif ekonomi yang tidak memaksa orang menukar privasi dengan kelangsungan hidup. Tanpa itu, keamanan data akan terus dipandang sebagai kemewahan, bukan kebutuhan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa keamanan data bukan sekadar masalah teknologi atau literasi digital, tetapi persoalan keadilan sosial dan kepercayaan publik. Selama masyarakat merasa hidup mereka sendiri tidak aman, sulit berharap mereka akan memperjuangkan keamanan data yang tidak pernah benar-benar mereka miliki.