KBRN, Denpasar : Gelaran REI Bali Expo 2025 resmi dibuka, Sabtu 11 Juli 2025. Event yang berlangsung di Atrium Level 21 Mall tersebut berlangsung sembilan hari (12 - 20 Juli 2025).

Ribuan hunian, terdiri dari 665 subsidi dan 1.810 rumah komersil ditawarkan dalam REI Bali Expo 2025. Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Bali, Anak Agung Made Darma Setiawan menjelaskan, event kali ini diikuti 17 developer (pengembang).

Ia optimis, REI Bali Expo 2025 menuai respon positif dari masyarakat. Optimisme itu didasarkan pada karakteristik Bali yang berbeda dibanding daerah lain.

"Selalu ada yang spesial di Bali. Penjualan pasti akan tetap bagus," katanya usai pembukaan REI Bali Expo 2025 oleh Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Sabtu (11/7/2025).

"Pangsa pasar potensial untuk rumah komersil di angka Rp1 miliar sampai Rp2 miliar. Kalau di villa antara Rp2 miliar sampai Rp5 miliar," lanjutnya.

Ajik Setiawan mengakui, proporsi end-user (pengguna akhir) masih mendominasi penjualan properti di Bali. Melihat tren itu, ia yakin REI Bali Expo 2025 akan mencatatkan penjualan hingga Rp250 miliar.

"Guna merangsang penjualan, kami punya banyak gimmick di REI Bali Expo 2025. Di antaranya bebas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), promo diskon puluhan juta rupiah dan kemudahan proses kredit oleh perbankan," jelasnya.

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan REI Bali Expo 2025. Ia berharap event ini dapat menjembatani masyarakat yang sedang mencari hunian idaman.

"Kami dari Pemerintah Kota Denpasar mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini," katanya.

"Karena pola-pola seperti ini yang harus dilakukan asosiasi dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat di Kota Denpasar," sambungnya.

Menyikapi ketidakpastian ekonomi global, Kadek Agus memastikan, Pemerintah Kota Denpasar memiliki sederet program untuk mendukung eksistensi developer. Program itu diharap dapat meningkatkan ketahanan pengembang dalam menyediakan rumah bagi masyarakat.

Terlebih pemerintahan Presiden Prabowo memiliki target pemenuhan 3 juta hunian dalam lima tahun ke depan. Salah satu dukungan melalui regulasi yang berkeadilan, baik bagi pengusaha maupun warga.

"Regulasi yang kami terbitkan, salah satunya Peraturan Walikota terkait dengan pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), BPHTB dan lain-lain," pungkasnya.