DPRD Bali Sampaikan Rekomendasi Pansus TRAP Kepada Pemprov Bali

RRI.CO.ID,Denpasar-DPRD Bali menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan Kepala Daerah terhadap Raperda Provinsi Bali Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran pendapatandan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun anggaran 2025 dan penyampaian raperda inisiatif Dewan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinis Bali Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Bali pada Jumat 19 Juni 2026.

Suasana Rapat Paripurna ke-40 DPRD Provinsi Bali, yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya sempat memanas saat penyerahan rekomendasi Panitia Khusus atau Pansus TRAP terkait PT Bali Turtle Island Development, BTID dan kasus pejarakan di kabupaten Buleleng.

Setelah terjadi perdebatan, Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, membacakan rekomendasi Pansus TRAP sebelum menyerahkannya secara resmi kepada Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta. Isi rekomendasi diantaranya meminta Pemprov Bali berkoordinasi dengan pihak BTID terkait temuan Pansus TRAP.

“Guna mendorong keterbukaan serta kepastian kontribusi pengelolaan kawasan dan manfaat nyata yang diterima daerah atas pengembangan kaswan termasuk kontribusi fiskal, manfaat ekonomi daerah, proporsional penerapan tenaga kerja local. Serta dampak kesejahteraan masyarakat Bali,”ucapnya.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta memastikan Pemprov Bali menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Wagub mengatakan seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi bahan tindaklanjut Pemerintah daerah.

“Kami selaku Pemerintah berkoordinasi dengan Bapak Gubernur akan melakukan kajian teknis terkait dengan langkah-langkah selanjutny,”ucapnya.

Wagub Giri Prasta juga mengatakan akan melibatkan Aparat Penegak Hukum. APH diperlukan untuk memastikan setiap langkah yang diambil pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan temuan Pansus. Giri Prasta mengatakan pemprov Bali segera dituntaskan agar tidak berlarut-larut.