Kanwil Kemenkum Bali Perketat Evaluasi ZI 2026, Komitmen Pertahankan WBBM

RRI.CO.ID, Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali memperketat evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2026 guna memastikan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tetap terjaga. Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Tim Pembangunan ZI yang digelar, di Ruang Darmawangsa, Senin 02 Maret 2026.

Rapat difokuskan pada konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi serta optimalisasi pemenuhan data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara tepat waktu, lengkap, dan berkualitas. Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, selaku Ketua Tim Pembangunan ZI, menegaskan bahwa evaluasi tidak boleh berhenti pada kelengkapan administrasi.

“Implementasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB), kata dia, harus berjalan efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan,” jelasnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menekankan bahwa tantangan utama saat ini adalah menjaga konsistensi integritas dan mutu pelayanan. “Predikat WBBM bukan garis akhir, melainkan titik awal untuk bekerja lebih disiplin, sistematis, dan berintegritas. Budaya integritas harus menjadi sistem kerja, bukan sekadar pemenuhan dokumen,” tegasnya.

Ia meminta seluruh jajaran memastikan pemenuhan data dukung RKT RB dan LKE ZI dilakukan tepat waktu dan sesuai standar penilaian. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap enam area perubahan reformasi birokrasi juga harus diperkuat, termasuk optimalisasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai indikator konkret kualitas pelayanan publik.

“Inovasi harus berdampak terukur. Bukan hanya kreativitas, tetapi solusi nyata atas kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dalam aspek tata kelola, Kakanwil menegaskan pentingnya optimalisasi peran tim kerja berdasarkan Surat Keputusan Tahun 2026, penguatan koordinasi antar kelompok kerja (pokja), serta pelaksanaan evaluasi internal dan pengendalian mutu sebelum pengiriman LKE guna memastikan kesesuaian eviden dengan indikator penilaian. Rapat dilanjutkan dengan pemaparan progres masing-masing ketua pokja, identifikasi kendala, dan penyusunan langkah tindak lanjut.

Melalui evaluasi ini, Kanwil Kemenkum Bali menegaskan komitmennya menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mempertahankan capaian WBK/WBBM secara berkelanjutan.