RRI.CO.ID, Denpasar – Fenomena Cancel Culture cukup populer di beberapa tahun terakhir. Seringkali ditujukan kepada publik figur yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. 

Melansir dari cyberhub.id, Cancel Culture merujuk pada tindakan kolektif masyarakat (netizen) yang memboikot atau mengkritik keras seseorang. Mereka dianggap melakukan tindakan, ucapan, atau perilaku yang menyimpang dan bertentangan. 

Melalui media sosial, masyarakat menyuarakan kekecewaan, kritik, bahkan tuntutan agar pelaku bertanggung jawab. Cancel Culture kerap dipandang sebagai alat kontrol sosial yang memberi ruang bagi suara korban yang selama ini terpinggirkan.

Namun, di sisi lain, praktik Cancel Culture juga menuai banyak kritik. Tidak jarang seseorang dihakimi secara massal tanpa proses klarifikasi yang adil. 

Kesalahan kecil bisa dibesar-besarkan, konteks diabaikan, dan ruang untuk memperbaiki diri menjadi sangat sempit. Tekanan publik yang berlebihan bahkan dapat berdampak pada kesehatan mental dan kehidupan sosial seseorang.

Dalam beberapa kasus, budaya ini memang mampu mendorong perubahan positif. Akan tetapi, ketika dilakukan secara berlebihan, Cancel Culture berpotensi berubah menjadi persekusi digital yang tidak lagi mendidik.

Masyarakat perlu lebih kritis, tidak reaktif, serta mampu menilai suatu permasalahan secara utuh sebelum ikut “membatalkan” seseorang. Empati, edukasi, dan dialog terbuka seharusnya menjadi bagian penting dalam menyikapi kesalahan, bukan sekadar kecaman kolektif.

Pada akhirnya, budaya Cancel Culture perlu disikapi secara bijak. Tidak hanya sebagai alat hukuman tetapi juga menjadi sarana pembelajaran sosial yang lebih adil dan manusiawi