KBRN, Surabaya: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2025. Melalui kegiatan sosialisasi serta monitoring dan evaluasi yang berlangsung secara daring, KPPN Surabaya II berkoordinasi dengan BPKAD, Inspektorat, Bapenda, dan OPD dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Kota Surabaya untuk membahas kesiapan pelaksanaan DAK Fisik di wilayah tersebut.
Dalam sambutannya, Kepala KPPN Surabaya II, Marno, meminta seluruh OPD/Pemda agar mengunggah dokumen syarat salur DAK Fisik 2025 secara lengkap dan benar pada awal periode melalui aplikasi OMSPAN TKD. Hal ini penting untuk mendukung kelancaran penyaluran dana dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Fisik 2025.
“Seluruh alokasi DAK Fisik dapat disalurkan dan tidak ada yang gagal salur.” ujar Marno.
Kegiatan virtual melalui platform Microsoft Teams ini membahas berbagai aspek teknis, seperti alokasi DAK Fisik, petunjuk teknis penyaluran DAK Fisik baik penyaluran sekaligus, sekaligus rekomendasi, maupun bertahap dokumen syarat salur, batas waktu pemenuhan dokumen, serta sesi tanya jawab.
Peserta secara aktif berdiskusi dalam sesi tanya jawab dengan menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi saat mempersiapkan pemenuhan syarat salur DAK Fisik.
Penyelenggara juga mengingatkan agar Pemda benar-benar memperhatikan kecermatan dan ketelitian saat mengunggah dokumen syarat salur melalui aplikasi OMSPAN TKD. Hal ini krusial karena sistem tidak memungkinkan perubahan terhadap dokumen yang sudah diunggah.
KPPN Surabaya II juga menekankan pentingnya membangun sinergi, komunikasi, dan koordinasi yang berkelanjutan dalam pengelolaan DAK Fisik 2025, baik antara KPPN dan Pemda maupun di lingkungan internal Pemda, yaitu antara OPD/Dinas pengelola kegiatan DAK Fisik, Inspektorat, dan BPKAD/Bapenda.
"Dengan demikian, pihak terkait dapat segera menemukan solusi jika menghadapi kendala." kata Marno.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....