Dorong Layanan Kesehatan Merata, Gubernur Sherly Kumpul Kepala Daerah

KBRN, Ternate: Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, mengambil langkah cepat dengan menggelar pertemuan terbatas bersama para bupati dan wali kota se-Maluku Utara. Pertemuan yang berlangsung di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026 ini dilangsungkan di lantai IV Bela Hotel, Ternate, Kamis (24/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut, salah satu topik utama yang dibahas adalah percepatan pencapaian Universal Health Coverage(UHC) Prioritas di Provinsi Maluku Utara. Gubernur Sherly menekankan pentingnya akses kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat Maluku Utara, terutama pemegang KTP yang belum memiliki atau belum mengaktifkan BPJS Kesehatan.

“Kita ingin semua pemegang KTP Maluku Utara yang datang ke rumah sakit bisa langsung mendapatkan layanan tanpa harus menunggu aktivasi satu bulan,” ujar Sherly saat dikonfirmasi.

Gubernur mengungkapkan, dari total warga Maluku Utara, 98 persen sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Namun, tingkat kepesertaan aktif baru mencapai 78 persen. Padahal, untuk dapat masuk dalam kategori UHC Prioritas, minimal 80 persen peserta harus aktif. Artinya, masih ada kekurangan sekitar 3 persen yang harus segera dikejar.

Sebagai solusi, Gubernur Sherly menginisiasi sistem baru yang akan memungkinkan warga untuk mengaktifkan BPJS secara instan melalui layanan pesan WhatsApp ke nomor khusus yang sedang disiapkan.

"Kami akan luncurkan SOP-nya. Masyarakat cukup mengirimkan pesan, nanti langsung diproses,” kata Sherly.

Langkah ini juga telah mendapatkan persetujuan dari seluruh kepala daerah kabupaten/kota di Maluku Utara. Kesepakatan penting lainnya adalah bahwa proses pendaftaran baru BPJS akan dipusatkan di tingkat provinsi. Setiap akhir bulan, data peserta akan dimutasikan ke masing-masing kabupaten/kota.

Sherly menambahkan, program ini diharapkan tuntas pada akhir tahun 2025, sehingga seluruh masyarakat bisa menikmati layanan kesehatan secara gratis dan merata. “Ini bukan hanya komitmen pemerintah provinsi, tapi komitmen bersama 10 kepala daerah di Maluku Utara,” katanya menegaskan.

Pertemuan tersebut dihadiri, Bupati dan Wabub Halmahera Timur, Bupati dan Wabub Pulau Morotai, Bupati Halteng, Perwakilan Pemkab Halbar, Halut, Halsel, dan Tidore Kepulauan. Sementara, Kepulauan Sula dan Taliabu tidak terlihat hadir.