KBRN, Sumba : Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH, menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang pada, Senin (13/01/2025). Acara ini diikuti oleh beberapa kepala daerah dan ketua DPRD dari berbagai kabupaten, seperti Sumba Barat, Alor, Belu, Manggarai Barat, Rote Ndao, dan Sikka.
Acara penyerahan LHP merupakan agenda rutin BPK yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten Sumba Barat kali ini menerima LHP terkait kinerja pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk tahun anggaran 2023 dan 2024.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK NTT, Slamet Riyadi, menekankan pentingnya implementasi rekomendasi BPK untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Ia menyebutkan bahwa laporan tersebut menyoroti aspek efisiensi penggunaan dana, kualitas pelayanan fasilitas kesehatan, dan keberlanjutan program JKN.
Bupati Yohanis Dade menyampaikan apresiasinya atas LHP yang diberikan. Menurutnya, laporan ini menjadi landasan penting untuk evaluasi dan peningkatan pelayanan kesehatan di Sumba Barat. "Kami berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK demi kesejahteraan masyarakat," katanya.
Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, Charles Pekadede Tenabolo, menyatakan dukungan legislatif terhadap langkah-langkah pemerintah daerah dalam merealisasikan rekomendasi tersebut. Ia menambahkan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk mendorong akuntabilitas pelayanan publik.
Tidak hanya Sumba Barat, kabupaten lain juga menerima LHP yang berfokus pada berbagai aspek pelayanan publik, termasuk JKN. Pemeriksaan ini memberikan gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan program, serta menjadi panduan untuk perbaikan di masa mendatang.
Acara ini berlangsung khidmat dan ditutup dengan penyerahan simbolis LHP oleh Kepala Perwakilan BPK NTT kepada masing-masing kepala daerah. Diharapkan hasil pemeriksaan ini dapat segera ditindaklanjuti untuk optimalisasi manfaat program bagi masyarakat.
Momentum ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, terutama di sektor kesehatan, yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat. (Jl)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....