RRI.CO.ID, Cirebon - Komitmen pengembangan transportasi publik yang pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat masa kampanye perlu kembali ditegaskan. Keduanya pernah menyatakan dukungan terhadap pemberian subsidi angkutan umum untuk memperkuat layanan transportasi masyarakat.
Pemerintah juga tengah mendorong percepatan transisi energi melalui program konversi sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik. Program ini dijalankan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan target konversi hingga 120 juta sepeda motor dalam beberapa tahun ke depan.
Langkah tersebut dinilai sebagai upaya menuju penggunaan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Namun kebijakan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitasnya dalam mengatasi persoalan transportasi perkotaan.
Konversi kendaraan memang dapat mengurangi emisi gas buang dari sektor transportasi. Akan tetapi kebijakan tersebut belum tentu mampu mengurangi kemacetan karena jumlah kendaraan di jalan tetap sama.
Besarnya insentif konversi juga perlu dikaji agar tidak menggeser prioritas pembangunan transportasi umum. Moda transportasi massal dinilai lebih efisien dalam menekan konsumsi energi sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas.
Selain itu, kesiapan ekosistem konversi kendaraan listrik juga menjadi perhatian. Kapasitas bengkel konversi dan pelaku usaha kecil perlu dipastikan memenuhi standar teknis dan keselamatan.
Pengelolaan limbah baterai juga harus menjadi bagian dari perencanaan kebijakan. Tanpa sistem pengelolaan yang jelas, konversi kendaraan listrik berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan baru.
Keandalan teknologi kendaraan hasil konversi juga perlu dijamin agar setara dengan standar pabrikan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program transisi energi.
Dari sisi anggaran, pemerintah perlu memastikan insentif konversi tidak hanya dinikmati kelompok masyarakat tertentu. Program ini harus dirancang agar tetap inklusif dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, hambatan transisi bukan hanya biaya konversi kendaraan. Keterbatasan akses pengisian daya dan biaya baterai juga menjadi tantangan tersendiri.
Transisi energi pada sektor transportasi perlu dilakukan secara komprehensif. Program konversi kendaraan pribadi harus diimbangi dengan percepatan pembangunan transportasi umum.
Saat ini implementasi transportasi umum modern di daerah masih terbatas. Dari ratusan pemerintah daerah di Indonesia, baru sebagian kecil yang menerapkan sistem layanan transportasi berbasis skema pembelian layanan.
Penguatan transportasi umum tidak hanya penting untuk mobilitas masyarakat. Kebijakan ini juga berperan dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas yang banyak melibatkan pengguna sepeda motor.
Kemacetan yang kini mulai meluas di berbagai kota besar juga menunjukkan urgensi pembenahan transportasi publik. Pengembangan sistem transportasi massal dinilai menjadi solusi jangka panjang bagi mobilitas perkotaan.
Keberhasilan kebijakan transportasi tidak seharusnya diukur hanya dari jumlah kendaraan yang beralih ke listrik. Yang lebih penting adalah terciptanya sistem transportasi publik yang aman, efisien, dan merata bagi seluruh masyarakat.
Sudut Pandang ditulis:
Djoko Setijowarno , Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).