RRI.CO.ID, Cirebon - Menjelang Mudik Lebaran 2026, pemerintah perlu kembali menegaskan komitmen pengembangan transportasi publik sebagaimana pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat masa kampanye. Keduanya pernah menyatakan dukungan terhadap subsidi angkutan umum untuk memperkuat layanan transportasi masyarakat.

Lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik global menjadi ancaman bagi ketahanan energi nasional. Kondisi ini sekaligus menyoroti ketergantungan sistem transportasi Indonesia terhadap bahan bakar fosil.

Ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia. Dampaknya dapat meningkatkan biaya transportasi masyarakat menjelang arus mudik Lebaran.

Di sisi lain, daya beli masyarakat yang melemah diperkirakan membuat jumlah pemudik tahun ini tidak setinggi tahun sebelumnya. Meski demikian, lonjakan kendaraan di jalur mudik tetap berpotensi terjadi.

Ketergantungan Indonesia terhadap impor energi juga menjadi persoalan serius. Konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,7 juta barel per hari, sementara produksi domestik masih jauh di bawah kebutuhan.

Peningkatan kendaraan pribadi selama mudik otomatis mendorong konsumsi BBM lebih tinggi dibanding hari biasa. Kondisi ini memperbesar risiko tekanan terhadap pasokan energi nasional.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memprediksi pergerakan masyarakat selama angkutan Lebaran 2026 mencapai sekitar 143,91 juta orang. Pergerakan terbesar berasal dari Jawa Barat, Jakarta, dan Jawa Timur dengan tujuan utama Jawa Tengah.

Untuk mendukung mobilitas tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai moda transportasi, mulai dari puluhan ribu bus, ratusan kapal laut dan pesawat, hingga ribuan rangkaian kereta api. Namun upaya ini dinilai masih perlu diperkuat dengan perluasan program mudik gratis.

Program mudik gratis berbasis bus dinilai lebih efektif dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Sebaliknya, program sepeda motor gratis memiliki dampak yang relatif kecil terhadap pengurangan jumlah pemudik.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menunjukkan sektor transportasi menjadi konsumen BBM terbesar di Indonesia dengan porsi lebih dari separuh konsumsi nasional. Sebagian besar penggunaan tersebut berasal dari kendaraan pribadi.

Dominasi kendaraan pribadi menunjukkan masih lemahnya pengembangan transportasi umum di berbagai daerah. Padahal transportasi publik berpotensi menekan konsumsi energi sekaligus mengurangi kemacetan.

Di sisi lain, aspek keselamatan transportasi juga menjadi perhatian serius. Hasil pemeriksaan kendaraan di wilayah Jawa Tengah menemukan lebih dari separuh armada bus wisata melakukan pelanggaran teknis maupun administrasi.

Pemangkasan anggaran keselamatan di sektor transportasi berpotensi memperburuk kondisi tersebut. Berkurangnya pengawasan membuat kendaraan yang tidak laik jalan berpeluang tetap beroperasi.

Pengurangan anggaran juga berdampak pada frekuensi rampcheck, pelatihan pengemudi, serta pengawasan perlintasan sebidang yang rawan kecelakaan. Kondisi ini berisiko meningkatkan potensi kecelakaan di jalur transportasi.

Karena itu, penguatan transportasi publik dan pengawasan keselamatan perlu menjadi prioritas kebijakan nasional. Tanpa langkah serius, perjalanan mudik Lebaran berpotensi dibayangi persoalan energi dan risiko keselamatan transportasi.

Sudut Pandang ditulis:

Djoko Setijowarno , Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)