KBRN, Cirebon: Praktik pungutan liar (pungli) dalam perekrutan tenaga kerja di Cirebon Timur kembali menjadi sorotan. Para pencari kerja di wilayah industri ini mengaku dipungut biaya antara Rp4 juta hingga Rp5 juta oleh oknum yang mengaku berasal dari LSM. Kondisi ini menambah penderitaan masyarakat yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan layak.

Sorotan dari Politisi PDIP

Dalam reses ke-3 DPRD Jawa Barat di Pabuaran Lor, Jumat 25 Juli 2025, Ono Surono, Ketua DPD PDIP Jawa Barat sekaligus legislator Dapil Jabar 12, menyampaikan keprihatinannya.“Tadi saya tanya dipungut oleh siapa? Kata warga oleh oknum dari LSM.” ujar Ono Surono pada Kamis (27/11/2025)

Ono menegaskan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Dedi Mulyadi dan Kapolda Jabar. Ia menilai komitmen keduanya cukup baik, sehingga berharap tim kepolisian segera turun melakukan penyelidikan terhadap dugaan pungli tersebut. “Kapolda diminta segera menurunkan timnya untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan dimintai Rp4–5 juta pada rakyat saat akan kerja di perusahaan tersebut,” katanya.

Selain itu, Ono menekankan bahwa Cirebon Timur memiliki potensi besar baik dari sisi jumlah penduduk maupun ekonomi. Ia juga mengungkapkan bahwa DPRD Jabar tengah merumuskan rencana pembahasan pemekaran Cirebon Timur, setelah Gubernur menyampaikan surat resmi ke DPRD.

Sorotan serupa juga datang dari Dade Mustopa Efendi, Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Cirebon. Ia menegaskan bahwa praktik mafia tenaga kerja ini nyata dan merugikan masyarakat.“Kami menerima banyak laporan dari warga yang merasa diperas oleh oknum-oknum yang menguasai lapangan kerja. Ini bukan sekadar isu, tapi kenyataan pahit yang harus segera dihentikan.” tegas Kang Dade pada Kamis (27/11/2025)

Meski kritik keras sudah dilontarkan, Pemkab Cirebon dan Kementerian Ketenagakerjaan dinilai belum menghadirkan solusi nyata. Warga hanya bisa berkeluh kesah kepada wakil rakyat yang turun reses, sementara praktik pungli terus tumbuh subur di kawasan industri.

Masyarakat kini menunggu komitmen dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk menindak tegas oknum LSM maupun ormas yang menindas rakyat kecil.