Wako Ramlan Kebut Pendataan Perlinsos Digital Sebulan Tuntas

RRI.CO.ID, Bukittinggi — Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, memimpin Rapat Evaluasi Percepatan Perlindungan Sosial Digital Tahun 2026 di Aula Balai Kota, Rabu 30 September 2026.

Rapat tersebut diikuti asisten, staf ahli, seluruh kepala SKPD, camat, dan lurah se-Kota Bukittinggi untuk menyatukan langkah pendataan.

Wako Ramlan menegaskan, percepatan pendataan Perlinsos Digital harus segera dilakukan secara kolaboratif dan masif hingga tingkat bawah.

Menurutnya, pendataan tidak bisa hanya mengandalkan sistem, melainkan harus melibatkan camat, lurah, PSM, RT, RW, dan unsur masyarakat lainnya.

"Lurah, camat, RT, RW, dan PSM harus turun membantu masyarakat dalam proses pendataan," ujar Ramlan Nurmatias dalam rapat tersebut.

Ia menekankan pentingnya pendampingan bagi warga yang belum memiliki akses atau belum memahami sarana digital agar tidak tertinggal.

Bagi warga yang terkendala teknologi, Pemko akan mengaktifkan agen-agen pendamping di setiap kelurahan yang didampingi PSM.

"Dalam waktu satu bulan ini, pendataan harus selesai sesuai target. Jika warga terkendala, kita aktifkan agen yang ada," tegasnya.

Selain jajaran kewilayahan, perangkat daerah juga didorong ikut membantu proses pendataan, termasuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat.

Wako menjelaskan, Perlinsos Digital merupakan program nasional yang wajib didukung bersama agar pelaksanaannya berjalan optimal dan tepat sasaran.

Dengan data yang akurat, bantuan sosial dan program perlindungan sosial diharapkan benar-benar diterima oleh warga yang berhak dan membutuhkan.

Di sisi lain, dalam rapat yang sama Wako Ramlan juga melakukan evaluasi kinerja SKPD dan menyampaikan program unggulan triwulan IV 2026.

Sejumlah program tersebut meliputi penataan kota, penggunaan conblock di sejumlah jalan utama, renovasi taman kota, dan angkot gratis bagi pelajar.

Program lainnya adalah pembenahan drainase, peningkatan kebersihan lingkungan, serta rencana pemindahan rumah potong hewan ke Talao untuk penataan kawasan pada 2027.