Pemko DPRD Bukittinggi Sepakati KUA PPAS APBD 2027

RRI.CO.ID, Bukittinggi — Pemerintah Kota Bukittinggi bersama DPRD Kota Bukittinggi menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027.

Penandatanganan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bukittinggi pada Selasa, 29 September 2026.

Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, menjelaskan Wali Kota Bukittinggi telah menghantarkan Rancangan KUA-PPAS APBD 2027 pada 8 September 2026.

Penyusunan KUA dan PPAS merupakan amanah peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan APBD didahului penyusunan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan dibahas bersama DPRD melalui Banggar dan Pemda melalui TAPD.

Anggota DPRD Kota Bukittinggi, Nur Hasra, selaku Juru Bicara Badan Anggaran DPRD, menjelaskan hasil pembahasan postur KUA-PPAS Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2027.

Postur tersebut terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp568.405.377.283, belanja daerah sebesar Rp906.252.644.344, defisit sebesar Rp337.847.267.051, serta pembiayaan netto sebesar Rp28 miliar.

Dengan struktur tersebut, SiLPA tahun berjalan tercatat sebesar Rp309.847.267.051 atau mengalami perubahan sebesar Rp18.974.424.300 dibandingkan rancangan awal sebesar Rp328.821.691.351.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, serta TAPD atas kerja sama dan masukan yang diberikan.

KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 disusun dengan mengacu pada RKPD Tahun 2027, dengan pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp568,4 miliar, terdiri dari PAD Rp185,4 miliar dan pendapatan transfer Rp382,9 miliar, sementara belanja daerah Rp906,2 miliar.

"Kesepakatan yang kita tandatangani hari ini merupakan hasil dari komitmen bersama untuk menyiapkan anggaran daerah secara bertanggung jawab," ujar Wali Kota.

Ia menegaskan Pemko Bukittinggi berkomitmen mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan pada 2027.