RRI.CO.ID,Bukittinggi — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bukittinggi terus memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan seluruh penerima layanan, satuan kerja (satker), pemerintah daerah, dan stakeholders.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Stakeholder’s Day's dan Forum Konsultasi Publik KPPN Bukittinggi Tahun 2026, yang digelar Selasa, 4 Agustus 2026, di Aula KPPN Bukittinggi, Jalan Prof. Hazairin No. 1, Belakang Balok, Kota Bukittinggi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen KPPN Bukittinggi dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyusunan dan pengembangan standar pelayanan yang melibatkan pengguna layanan secara langsung.

Forum tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat Mohammad Dody Fachruddin, didampingi Kabag Umum DJPb Sumbar Khairul Indra,SE.MM danKepala KPPN Bukittinggi Tisari Yona Geumila, serta perwakilan satuan kerja kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan stakeholder terkait.

Selain forum konsultasi publik, kegiatan juga dirangkaikan dengan Sosialisasi Antikorupsi Eksternal KPPN Bukittinggi Tahun 2026 serta pemberian Treasury Award sebagai bentuk apresiasi terhadap stakeholder dan satuan kerja yang dinilai menunjukkan kinerja serta kepatuhan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara.

Layanan KPPN Tak Sekadar Administrasi

Kepala Kanwil DJPb Sumatera Barat Mohammad Dody Fachruddin menegaskan bahwa keberadaan satuan kerja kementerian dan lembaga merupakan salah satu cerminan dari kualitas layanan yang diberikan KPPN.

Menurutnya, interaksi antara KPPN dengan satker tidak sebatas menyelesaikan urusan administrasi pencairan anggaran, tetapi juga menjadi ruang untuk menyamakan perspektif mengenai bagaimana anggaran negara dikelola secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

"Pada dasarnya keberadaan satker kementerian dan lembaga merupakan cerminan KPPN Bukittinggi dalam memberikan layanan. Dari sana kita bisa melihat cara pandang terhadap anggaran, apakah sudah sama dari sisi efisiensi, prioritas maupun kualitas layanan," ujar Dody.

Ia memberikan apresiasi terhadap kinerja jajaran KPPN Bukittinggi yang dinilainya telah mampu memberikan pelayanan dengan baik kepada seluruh mitra kerja.

Namun demikian, menurut Dody, kualitas pelayanan tidak berarti membuat KPPN berhenti melakukan pengawasan dan pendampingan. Justru, KPPN harus tetap aktif mengingatkan satker agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran berjalan selaras.

"Walaupun layanan KPPN Bukittinggi luar biasa, kami tetap melihat bagaimana layanan yang diberikan kepada Bapak dan Ibu bisa semakin clear. KPPN juga harus selalu rewel mengingatkan, terutama terkait perencanaan keuangan pada satker," katanya.

Uang Menganggur Dinilai Sebagai Cost

Dody menekankan bahwa pengelolaan anggaran negara harus memperhatikan kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian output.

Ia mengingatkan agar anggaran yang telah dialokasikan melalui DIPA tidak dibiarkan menganggur terlalu lama. Menurutnya, uang yang tidak segera dimanfaatkan untuk menghasilkan output pelayanan publik pada hakikatnya juga menimbulkan biaya.

"Setiap uang yang menganggur dianggap sebagai cost. Karena itu kita berharap tidak terjadi gap antara estimasi dan harapan," tegasnya.

Ia juga menyoroti masih adanya satuan kerja yang belum optimal dalam merealisasikan capaian DIPA. Untuk kondisi tersebut, DJPb bersama KPPN Bukittinggi akan terus memberikan pendampingan agar pelaksanaan anggaran tidak hanya berorientasi pada serapan, tetapi juga menghasilkan output dan manfaat yang nyata.

"Bagi satker yang belum optimal melakukan realisasi capaian DIPA, DJPb dan KPPN berupaya melakukan pendampingan. Kami melihat tim KPPN luar biasa, terutama kinerjanya pada semester ini," ungkap Dody.

Menurutnya, berbagai hal yang telah dilakukan jajaran KPPN Bukittinggi saat ini tinggal dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

"Yang sudah dilakukan rekan-rekan KPPN Bukittinggi, menurut saya tidak terlalu banyak lagi yang harus diubah. Tinggal dimantenance saja," ujarnya.

KPPN Bertransformasi Sebagai Financial Advisor

Sementara itu, Kepala KPPN Bukittinggi Tisari Yona Geumila mengatakan, peran KPPN saat ini semakin berkembang. KPPN tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan perbendaharaan, tetapi juga berperan sebagai Financial Advisor bagi pemerintah daerah.

Peran tersebut diwujudkan melalui pemberian masukan, insight, pendampingan dan penguatan komunikasi mengenai pengelolaan keuangan daerah maupun kebijakan fiskal yang dapat mendukung pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah.

"Kita juga berperan sebagai Financial Advisor untuk daerah. Pemerintah daerah berusaha meningkatkan perekonomian, dan kita memberikan insight serta saling support," kata Tisari.

Menurutnya, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dibangun dalam satu perspektif pembangunan yang saling mendukung.

Kebijakan fiskal pusat dan pengelolaan keuangan daerah tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Sinkronisasi dibutuhkan agar program pembangunan dapat berjalan efektif, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

"Antara pemerintah pusat dan daerah harus sejalan," tegasnya.

Forum Konsultasi Publik Jadi Ruang Evaluasi

Forum Konsultasi Publik yang digelar KPPN Bukittinggi juga menjadi ruang penting untuk mendapatkan masukan langsung dari para penerima layanan.

Melalui forum tersebut, KPPN dapat mengetahui bagaimana pengalaman satker dalam menerima layanan, apa saja kendala yang masih dihadapi, serta aspek pelayanan yang perlu diperbaiki.

Masukan dari stakeholders menjadi bagian penting dalam pengembangan standar pelayanan publik. Dengan melibatkan penerima layanan, standar yang disusun diharapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan pengguna layanan.

Forum juga memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sementara sosialisasi antikorupsi eksternal menjadi pengingat bahwa kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari kecepatan dan ketepatan layanan, tetapi juga dari integritas seluruh pihak yang terlibat.

KPPN Bukittinggi berkomitmen membangun ekosistem pelayanan perbendaharaan yang bersih, transparan, profesional dan bebas dari praktik korupsi.

Treasury Award sebagai Bentuk Apresiasi

Dalam kesempatan tersebut, KPPN Bukittinggi juga memberikan Treasury Award kepada stakeholder dan satuan kerja sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi, kepatuhan, serta kinerja dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan negara.

Pemberian penghargaan tersebut sekaligus menjadi motivasi agar sinergi antara KPPN dengan seluruh mitra kerja terus ditingkatkan.

Stakeholder’s Day dan Forum Konsultasi Publik KPPN Bukittinggi Tahun 2026 pada akhirnya bukan sekadar agenda seremonial. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempertemukan penyelenggara layanan dengan pengguna layanan, menyamakan persepsi mengenai pengelolaan anggaran, sekaligus membangun komitmen bersama terhadap tata kelola keuangan negara yang lebih efektif dan akuntabel.

Dengan penguatan fungsi KPPN sebagai mitra strategis dan Financial Advisor, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan kerja diharapkan semakin solid.

Tujuan akhirnya bukan hanya mempercepat realisasi anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar bekerja, menghasilkan output yang jelas, memberikan manfaat kepada masyarakat dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk acara dilakukan KPPN Bukittinggi dari LPP RRi Bukittinggi menerima 2 penghargaan diantaranya Diterima Journalis Jhoni Marbeta,SE.Ak.CA. (JM/RRi BKT)