RRI.CO.ID, Payakumbuh - Pemerintah Kota Payakumbuh mengajukan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 ke DPRD Kota Payakumbuh. Pengajuan dilakukan Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Wakil Wali Kota Elzadaswarman dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Payakumbuh, Senin 27 Juli 2026.

Dalam rancangan itu, belanja daerah tahun depan diproyeksikan sebesar Rp821.586.485.246. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung transformasi sosial, penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan pelayanan publik.

Elzadaswarman menyampaikan, Tahun Anggaran 2027 menjadi momentum penting penguatan transformasi pembangunan. "Tahun Anggaran 2027 merupakan tahun yang memiliki arti dalam perjalanan pembangunan Kota Payakumbuh. Tahun ini menjadi fase penguatan transformasi pembangunan menuju masyarakat yang semakin maju, inklusif, berdaya saing, serta memiliki ketahanan ekonomi dan sosial yang lebih kuat," katanya.

Ia menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS 2027 mempertimbangkan dinamika ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, percepatan digitalisasi, dan tantangan fiskal daerah. "Setiap kebijakan anggaran yang kita rumuskan harus benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi instrumen dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah," ujarnya.

Arah kebijakan APBD 2027 diselaraskan dengan kebijakan fiskal nasional dengan tema "Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing Melalui Penguatan Pemberdayaan, Kualitas Sumber Daya Manusia serta Kualitas Layanan Publik".

Menurut Elzadaswarman, tema tersebut menjadi landasan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan, memperluas perlindungan sosial, memperkuat pemberdayaan masyarakat, mengembangkan UMKM, mendorong investasi, dan mempercepat digitalisasi layanan pemerintah.

"APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi menjadi instrumen pembangunan yang mampu menggerakkan perekonomian daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ketahanan sosial, memperluas kesempatan berusaha, serta menghadirkan kesejahteraan yang semakin merata," katanya.

Pemerintah Kota Payakumbuh menetapkan lima prioritas pembangunan 2027. Kelima prioritas itu adalah peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi berbasis produk unggulan dan inovasi, tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, penguatan kehidupan sosial budaya berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, serta pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan.

Untuk mengukur keberhasilan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 7,12 persen, tingkat kemiskinan 4,17 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,52 persen, IPM 82,50, dan rasio gini 0,270. "Target tersebut disusun secara realistis dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional, kapasitas fiskal daerah, potensi ekonomi lokal, serta sasaran RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025–2029," ujar Elzadaswarman.

Di sektor pendapatan, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan melalui intensifikasi pajak dan retribusi, pembaruan basis data, digitalisasi layanan perpajakan, optimalisasi aset daerah, peningkatan kinerja BUMD, dan penguatan pengawasan.

"Kami berkomitmen membangun sistem penganggaran yang tidak hanya berorientasi pada besaran belanja, tetapi lebih menitikberatkan pada hasil yang dicapai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Dengan pagu Rp821,58 miliar, anggaran diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, UMKM, investasi, infrastruktur, reformasi birokrasi berbasis digital, serta ketahanan sosial dan lingkungan.

"Kami berharap pembahasan dapat berlangsung secara efektif, objektif, dan dalam semangat kemitraan sehingga menghasilkan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS yang menjadi landasan penyusunan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2027 demi terwujudnya pembangunan yang maju, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan," pungkasnya.