DPRD-Pemko Padang Panjang Sepakati Ranperda APBD 2025 Jadi Perda

RRI.CO.ID, Padang Panjang - DPRD Kota Padang Panjang bersama Pemerintah Kota menyepakati Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat 19 Juni 2026. Ranperda ditetapkan jadi Perda dalam Rapat Paripurna DPRD.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Imbral didampingi Wakil Ketua Mardiansyah dan Wakil Ketua Nurafni Fitri. Hadir Wali Kota Hendri Arnis, Wakil Wali Kota Allex Saputra, unsur Forkopimda, Pj Sekda, kepala OPD, dan undangan.

Persetujuan ditandai pendapat akhir fraksi DPRD. Lima fraksi bulat menerima Ranperda untuk ditetapkan jadi Perda. Pendapat akhir disampaikan Amrizal Fraksi PBB-PKS, Nasrul Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa, Hendrico Fraksi Gerindra, Vani Utari Fraksi PAN, dan Andre Hilman Pratama Fraksi NasDem.

Hendri Arnis mengapresiasi pembahasan Ranperda yang cermat dan konstruktif. Ia menyebut saran fraksi jadi masukan memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

“Seluruh saran, kritik, rekomendasi fraksi jadi masukan penting memperbaiki tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat,” kata Hendri Arnis.

Menanggapi pandangan fraksi soal RSUD, Hendri menegaskan Pemko serius tingkatkan mutu layanan kesehatan. Pembenahan SOP, penguatan etika tenaga medis, dan peningkatan komunikasi pasien akan dilakukan.

“Kita tidak boleh kalah dengan rumah sakit swasta. SOP akan kita benahi, begitu juga etika tenaga medis saat memberikan pelayanan kesehatan,” tegas Hendri.

Hendri memastikan Pemko terus benahi berbagai sektor dan jaga keuangan daerah efektif efisien. Target 2026 tidak ada SiLPA kecuali akibat efisiensi.

“Tahun 2026 kita berupaya tidak ada SiLPA, kecuali akibat kebijakan efisiensi. Mari bergandengan tangan DPRD dan Pemko bangun Padang Panjang lebih baik,” ujar Hendri.

Ia membuka ruang bagi masyarakat dan DPRD lapor ASN yang layanannya belum optimal. Laporan jadi bahan evaluasi dan tindak lanjut.

Rapat ditutup penandatanganan persetujuan bersama Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 jadi Perda.