RRI.CO.ID, Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh kembali mencatatkan capaian positif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat nasional. Berdasarkan hasil evaluasi KemenPAN-RB, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Payakumbuh tahun 2025 meningkat menjadi 84,02 dengan predikat “A-” dibanding tahun sebelumnya yang berada pada angka 83,28.

Capaian ini menjadi sinyal kuat bahwa pembenahan birokrasi di bawah kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta bersama Wakil Wali Kota Elzadaswarman menunjukkan hasil nyata. Kenaikan indeks tersebut tertuang dalam Surat KemenPAN-RB Nomor B/314/RB.06/2026 tertanggal 10 April 2026.

“Wali Kota Zulmaeta bersama Wakil Wali Kota Elzadaswarman berkomitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin responsif dengan terus mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional,” kata Kabag Organisasi Setdako Payakumbuh, David Bachri pada Rabu, 20 Mei 2026.

David menjelaskan bahwa evaluasi dari kemenpan-RB bertujuan menilai kemajuan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif. Selain itu, penilaian juga menyasar pada penguatan budaya kerja BerAKHLAK bagi seluruh aparatur sipil negara.

“Evaluasi ini juga menjadi dasar untuk memberikan saran perbaikan guna meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh,” ujar David memberikan rincian.

Menurut David, reformasi birokrasi di Kota Payakumbuh tidak hanya berfokus pada aspek administratif semata. Pemerintah daerah terus mendorong perubahan pola kerja aparatur agar lebih adaptif, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan transparan.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Capaian ini akan menjadi motivasi untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Melalui penguatan sistem digital dan kapasitas aparatur, Pemko Payakumbuh optimis mutu pelayanan publik akan semakin meningkat. Ke depan, pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk terus menghadirkan sistem tata kelola pemerintahan yang sigap, transparan, serta akuntabel. (AAD/YPA)