RRI.CO.ID, Yogyakarta – Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda menegaskan komitmen pemerintah kota dalam mendukung percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Hal ini disampaikannya saat menghadiri agenda di Yogyakarta pada Kamis, 09 April 2026.

Rida menyebutkan bahwa di bawah kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta, seluruh jajaran telah bersepakat untuk melakukan efisiensi belanja daerah melalui sistem digital. Langkah ini diambil guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta integrasi ekonomi sesuai dengan arahan Presiden RI.

“Pemko Payakumbuh telah melakukan komitmen bersama untuk percepatan implementasi ETPD dalam rangka efisiensi belanja daerah dan peningkatan PAD,” ungkap Rida Ananda.

Sekda menjelaskan bahwa terdapat tiga inti bisnis utama dalam percepatan digitalisasi di Kota Payakumbuh. Ketiga sektor tersebut meliputi digitalisasi belanja daerah, pajak daerah, serta retribusi daerah yang akan dikelola secara elektronik.

Pemerintah kota telah menetapkan strategi jangka panjang untuk periode lima tahun ke depan mulai dari tahun 2026 hingga 2030. Fokus utama program ini akan bergeser pada aspek sosialisasi, edukasi, dan literasi digital kepada seluruh lapisan masyarakat.

"Strategi kita untuk lima tahun ke depan fokus pada sosialisasi dan edukasi dari ketiga inti bisnis tersebut," ujar Rida menjelaskan.

Ia menambahkan bahwa pada periode sebelumnya, pemerintah telah berhasil menuntaskan pengembangan infrastruktur sistem pembayaran. Prestasi ini terbukti dengan keberhasilan Kota Payakumbuh meraih Peringkat 1 TP2DD Terbaik Wilayah Sumatera pada tahun 2025.

Momen pertemuan di Yogyakarta ini dimanfaatkan sebagai ajang konsolidasi bersama Bank Indonesia dan pemerintah daerah se-Sumatera Barat. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Sumatera Barat dalam persaingan digitalisasi tingkat nasional.

Plh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat Sudarta turut memberikan dukungannya terhadap langkah strategis tersebut. Pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dalam mengikuti evaluasi kinerja Championship TP2DD tahun 2026.

“Kami akan terus melakukan evaluasi dan penguatan regulasi serta peningkatan sinergitas kebijakan dengan pemerintah daerah,” tutur Sudarta.

Pendampingan yang diberikan Bank Indonesia bertujuan agar setiap daerah lebih siap dalam menghadapi proses evaluasi kinerja tahunan. Upaya ini merupakan bagian dari transformasi besar menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Implementasi transaksi digital diharapkan dapat menutup celah kebocoran anggaran serta mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Transformasi ini menjadi kunci utama bagi kemajuan ekonomi digital di Kota Payakumbuh pada masa mendatang.