75 Wali Nagari Se Kab Tanah Datar Digembleng IPDN, Cetak Pemimpin Tangguh Nasional

RRi.CO.ID,Baso - Sebanyak 75 Wali Nagari dari seluruh wilayah Kabupaten Tanah Datar mengikuti kegiatan Retret Peningkatan Kapasitas Wali Nagari yang berlangsung pada 6–10 April 2026 di Kampus Sumatera Barat Institut Pemerintahan Dalam Negeri merupakan pertama di Indoneaia bagi Wali Nagari / Kepala Desa

Program ini menjadi tonggak penting karena merupakan kegiatan retret pertama di Indonesia yang secara khusus dirancang bagi Wali Nagari atau Kepala Desa dalam format pembinaan terpadu dan intensif.

Kegiatan diawali dengan prosesi pemasangan kokarde secara simbolis kepada perwakilan peserta, yakni Wali Nagari Tanjung Bonai, Endri Joni merupakan Pensiunan Prajurit TNI

Pemasangan ini bukan sekadar seremonial, melainkan simbol dimulainya proses transformasi kepemimpinan dan peningkatan kapasitas aparatur nagari yang diharapkan berdampak langsung pada tata kelola pemerintahan di tingkat akar rumput.

Retret ini dipimpin langsung oleh Rektor IPDN Dr. H. Halilul KhairiyM.Si yang menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga aplikatif dan kontekstual terhadap tantangan pemerintahan daerah saat ini.

“Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Para Wali Nagari tidak hanya dibekali teori, tetapi juga pendekatan aksiologis bagaimana ilmu tersebut diterapkan dalam menyelesaikan persoalan administrasi, keuangan, hingga pelayanan publik di nagari,” jelasnya.

Menurut Halilul Khairi, penguatan kapasitas aparatur nagari menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Nagari sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki peran strategis dalam pelayanan publik, pengelolaan anggaran, serta pemberdayaan masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Tanah Datar Eka Putra,SE.MM, Wakil Bupati Tanah Datar, Direktur IPDN Kampus Sumbar, unsur Forkopimda seperti Dandim 0307 Tanah Datar, Ketua DPRD Tanah Datar, jajaran Kejaksaan Negeri Tanah Datar, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya termasuk Direktur Operasional Bank Nagari, Pinca Bank Nagari Bukittinggi, Pinca Bank Nagari Batusangkar, Hadir pula Sekretaris Daerah Pesisir Selatan Zainal Arifin, Perwakilan DPRD Sumbar, serta perwakilan dari Kabupaten Mentawai dan Kabupaten Agam sebagai bentuk dukungan lintas daerah terhadap penguatan pemerintahan nagari.

Dalam sambutannya, Eka Putra menekankan bahwa kegiatan retret ini memiliki nilai strategis dalam membentuk Wali Nagari yang tidak hanya cakap secara administratif, tetapi juga kuat secara karakter dan kepemimpinan.

“Retret ini sangat strategis karena memberikan pengalaman baru, memperluas wawasan, dan meningkatkan kapasitas para Wali Nagari. Lebih dari itu, kegiatan ini membentuk karakter, kedisiplinan, serta pola pikir kepemimpinan yang lebih visioner,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan nagari yang transparan dan akuntabel, mengingat besarnya dana yang dikelola oleh pemerintahan nagari saat ini.

Menurutnya, profesionalisme dan integritas menjadi faktor utama dalam menghindari berbagai potensi permasalahan hukum dan administrasi.

“Wali Nagari harus tangguh, mampu mengelola keuangan dengan baik, serta membangun kerja sama yang solid. Hilangkan ego sektoral, perkuat sinergi, dan fokus pada kepentingan masyarakat. Inilah kunci dalam mewujudkan nagari yang kuat dan mandiri,” tegasnya.

Selama lima hari pelaksanaan, para peserta mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang dirancang secara komprehensif.

Materi yang diberikan mencakup pengelolaan administrasi pemerintahan nagari, tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel, penguatan sistem perencanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, peserta juga mendapatkan pelatihan kepemimpinan, manajemen konflik, komunikasi publik, hingga strategi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.

Metode pembelajaran dilakukan secara interaktif melalui kuliah umum, diskusi kelompok terarah, studi kasus, simulasi, serta praktik langsung yang mencerminkan situasi nyata di lapangan.

Pendekatan retret juga memberikan ruang bagi pembentukan karakter dan disiplin. Para Wali Nagari menjalani pola kegiatan yang terstruktur, mulai dari aktivitas pagi hingga malam hari, yang bertujuan membangun etos kerja, tanggung jawab, serta semangat kebersamaan.

Salah satu agenda penting dalam kegiatan ini adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara IPDN dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Kerja sama ini menjadi landasan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur nagari secara berkelanjutan, termasuk peluang pelatihan lanjutan, pendampingan teknis, hingga riset kebijakan pemerintahan nagari.

Kerja sama tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kegiatan retret ini juga menjadi momentum penting dalam membangun jejaring antar Wali Nagari.

Melalui interaksi intensif selama kegiatan, para peserta dapat saling berbagi pengalaman, tantangan, serta praktik terbaik dalam mengelola pemerintahan nagari di wilayah masing-masing.

Dengan adanya retret ini, diharapkan lahir Wali Nagari yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga integritas, visi pembangunan, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan.

Pemerintahan nagari yang kuat diyakini akan menjadi fondasi utama dalam mendorong kemajuan daerah secara keseluruhan.

Program ini sekaligus menegaskan peran Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai institusi pendidikan tinggi kedinasan yang tidak hanya mencetak aparatur negara, tetapi juga aktif dalam meningkatkan kualitas pemerintahan daerah hingga ke tingkat paling bawah.

Ke depan, model retret ini diharapkan dapat direplikasi di berbagai daerah lain di Indonesia sebagai bagian dari upaya nasional dalam memperkuat kapasitas kepala desa atau Wali Nagari.

Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan aplikatif, pembangunan desa diharapkan dapat berjalan lebih optimal, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (JM/RRi BKT)l