RRI.CO.ID, Tanah Datar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Pemerintah Kabupaten Solok menyepakati peninjauan bersama terhadap lokasi alternatif pembangunan Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) dan Yon TP 951/PM. Langkah taktis ini diambil sebagai tindak lanjut komparatif dalam menyelesaikan persoalan penetapan tapak lokasi pembangunan instalasi militer tersebut.

Kesepakatan penting tersebut dicapai dalam pertemuan lanjutan antarpemimpin daerah yang digelar di Rumah Dinas Bupati Solok. Agenda peninjauan lapangan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 30 Juni 2026, dengan melibatkan delegasi kedua pemerintah daerah, jajaran pemerintah nagari, unsur vertikal terkait, serta perwakilan tokoh masyarakat.

Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra beserta jajaran, Bupati Solok Jon Pandu beserta jajaran, Wali Nagari, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta tokoh masyarakat dari Nagari Simawang dan Nagari Bukik Kanduang. Seluruh peserta diberi ruang untuk menyampaikan pandangan hukum dan adat dalam iklim dialog yang terbuka.

Pertemuan rekonsiliasi ini merupakan respons cepat atas keberatan resmi yang sebelumnya dilayangkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Keberatan dipicu oleh aksi pemancangan sepihak lokasi pembangunan Brigif TP dan rencana lahan Yon TP 951/PM yang dilakukan Pemerintah Nagari Bukik Kanduang bersama Pemkab Solok pada 2 Juni 2026 di kawasan Talago Janiah, Jorong Piliang Bendang, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar.

Aksi lapangan tersebut kemudian disikapi secara administratif melalui surat resmi Pemkab Tanah Datar kepada Pemkab Solok tertanggal 3 Juni 2026. Dalam surat itu, Pemkab Tanah Datar mendesak agar proses penetapan lokasi wajib menghormati batas wilayah administrasi dan dijalankan via tata kelola koordinasi antarpemerintah demi meredam potensi konflik horizontal di akar rumput.

Kendati melayangkan keberatan prosedur, Pemkab Tanah Datar menggarisbawahi bahwa pihaknya tetap berdiri mendukung penuh pembangunan Brigif TP dan Yon TP 951/PM sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN). Keberatan yang dialamatkan murni terkait tata cara penetapan lokus koordinat, bukan substansi program pembangunannya.

Bupati Solok Jon Pandu menegaskan bahwa kedua pemerintah daerah hadir untuk memfasilitasi jalan tengah dengan mengedepankan prinsip komunikasi dua arah. Menurutnya, seluruh pihak mengusung visi yang sama, yakni mengawal suksesnya proyek nasional tanpa mencederai keharmonisan sosial yang telah lama terjaga.

"Kita hadir untuk menyatukan persepsi. Pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan persoalan tapak batas ini dengan kepala dingin. Tujuannya mulia, demi pertumbuhan nagari, stimulasi kemajuan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah," ungkap Jon Pandu.

Senada dengan itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra memaparkan bahwa masyarakat Nagari Simawang maupun Nagari Bukik Kanduang pada prinsipnya satu suara dalam mendukung kehadiran Brigif TP dan Yon TP 951/PM. Tugas pemerintah hari ini adalah merajut simpul kesepahaman agar eksekusi di lapangan berjalan tanpa hambatan legalitas.

"Masyarakat Simawang mendukung penuh pembangunan ini, begitu pula dengan Bukik Kanduang. Sekarang tinggal bagaimana kita di jajaran pemerintahan memfasilitasi penataan lokasinya secara objektif," sebut Eka Putra.

Melalui komitmen peninjauan lapangan bersama, dualisme penetapan lokasi ini diharapkan dapat dikikis secara objektif melalui semangat musyawarah mufakat. Keputusan final nantinya diharapkan mampu menjamin kelancaran konstruksi fisik proyek nasional tersebut sekaligus merawat kerukunan warga di kedua nagari perbatasan. (tim ikp)