Agam Perkuat Keterbukaan Informasi Publik, Siapkan Nagari menuju e-Monev Sumbar

Dorong Transparansi, Diskominfo Agam Siapkan 5 Nagari Ikuti e-Monev Keterbukaan Informasi Publik

RRI.CO.ID, Agam – Pemerintah Kabupaten Agam terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel. Komitmen ini diselaraskan dengan agenda Launching Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik se-Sumatera Barat Tahun 2026 yang digelar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat pada Kamis, 4 Juni 2026.

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, tersebut dihadiri oleh perwakilan berbagai badan publik dari seluruh kota dan kabupaten di Sumatera Barat. Dalam perhelatan ini, Kabupaten Agam diwakili oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Ade Setiawan, serta Wali Nagari Manggopoh, Zahmas Ari.

Ketua Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat, Idham Fadhli, menjelaskan bahwa pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik ini merupakan ejawantah dan amanat langsung dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada tahun 2026 ini, KI Sumbar mencatat pelaksanaan Monev telah memasuki tahun ke-12 dengan melibatkan sebanyak 461 badan publik di wilayah Sumatera Barat.

Menurut Idham, keterbukaan informasi publik pada era digital saat ini bukan lagi sekadar pemenuhan kewajiban administratif semata. Lebih dari itu, instrumen ini bertindak sebagai fondasi utama dalam melahirkan sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Senada dengan hal itu, Sekda Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memasang target tinggi pada tahun 2026 ini, yaitu minimal 50 persen badan publik di Sumbar harus berhasil meraih predikat atau berstatus "Informatif". Target ini melonjak cukup signifikan dari capaian tahun sebelumnya yang baru menyentuh angka 30 persen.

Guna menyokong target provinsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Kominfo bergerak cepat dengan meluncurkan program pembinaan berkelanjutan yang akan dikawal ketat hingga akhir tahun 2026. Pada fase instansiasi tahap awal, sebanyak 23 nagari di Kabupaten Agam dijadikan sebagai lokus sasaran pembinaan intensif. Dari jumlah tersebut, 5 nagari di antaranya kini tengah dipersiapkan secara matang untuk bertarung dalam ajang penilaian e-Monev Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun ini.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Agam, Roza Syafdefianti, menegaskan bahwa jajaran pemerintahan nagari memegang peranan yang sangat krusial sebagai ujung tombak pelayanan administrasi masyarakat. Oleh karena itu, standardisasi pengelolaan informasi publik di tingkat desa adat wajib digarap secara transparan, taktis, dan profesional.

“Melalui inovasi program coaching clinic yang kami gagas, Diskominfo ingin memastikan seluruh jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat nagari memiliki kapabilitas yang mumpuni dalam mengelola, menyaring, sekaligus menyajikan data informasi publik secara terbuka, akurat, serta mudah diakses oleh masyarakat luas,” urai Roza Syafdefianti.

Tidak hanya fokus pada aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi para perangkat nagari, Diskominfo Agam juga memfasilitasi integrasi dan pengembangan fitur PPID berbasis digital pada laman website resmi masing-masing nagari. Langkah digitalisasi ini dinilai efektif untuk memperluas jangkauan penyebarluasan informasi berkala secara online.

Melalui serangkaian penetrasi program ini, Pemerintah Kabupaten Agam optimistis ke depan akan semakin banyak nagari di ranah Agam yang mampu memenuhi dan melampaui standar nasional keterbukaan informasi publik, sekaligus konsisten menyuguhkan pelayanan informasi yang berkualitas prima bagi masyarakat umum.