RRI.CO.ID, Bukittinggi - Pemerintah Kota Bukittinggi dukung penguatan tatanan adat yang digagas oleh Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) se Nagari Kurai Kota Bukittinggi.

Kegiatan penguatan dan silaturahmi lima pengurus KAN dari Mandiangin, Koto Salayan, Aua Birugo, Tigo Baleh dan Guguak Panjang itu digelar di Aula Kantor Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS), Sabtu, 11 April 2026.

Camat Mandiangin Koto Selayan, Syukri Naldi, mengatakan, Pemko Bukittinggi sangat mendukung langkah strategis yang dilakukan Pengurus KAN bersama tokoh adat (Niniak Mamak) dalam upaya keseragaman pelayanan pengurusan administrasi dan penguatan tatanan adat sosial di tengah anak kemenakan dan masyarakat.

“Sinergi antara Pengurus KAN dengan pemerintah akan menjadikan filosofi Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK) berjalan baik di Bukittinggi sekaligus menghindari timbulnya permasalahan,” sebutnya.

Selama ini ulas Syukri Naldi, masukan dan saran dari Niniak Mamak membantu berjalannya pemerintah yang baik, kami selalu siap berkoordinasi agar sinkronisasi masyarakat adat dengan pemerintah baik terkait permasalahan atau dukungan program.

Ketua KAN Aua Birugo, Heldo Aura Datuak Sampono Rajo, menyebutkan, upaya penguatan antaranya penerbitan standar operasional prosedur (SOP) di masing-masing Kantor KAN.

“Kami merumuskan SOP bersama pengurusan anak kemenakan di KAN, keseragaman format ranji, kami berkoordinasi dengan Pemkot melalui lurah dan camat serta agar SOP ini bisa dibagikan ke seluruh pemuka kaum,” jelasnya.

Heldo Aura menerangkan, KAN juga mendirikan Koperasi Amanah kurai (KAK) yang bekerjasama dengan Bank BPRS Jam Gadang milik Pemko Bukittinggi melalui kepemilikan saham agar bisa mendapatkan dana bagi hasil.

“Kami juga berharap terkait struktur Niniak Mamak atau Limbago Adaik Nan 126 segera disahkan oleh Niniak Mamak Pucuak untuk diakui bersama,” ungkapnya.

Badan Koordinasi (Bakor) KAN, Dony Tuangku Rajo Malano, menambahkan, pertemuan KAN se Bukittinggi ini menjadi yang keenam kalinya dengan hasil SOP dan kesepakatan terkait aturan adat nagari.

“Peraturan Nagari (Pernag) menjadi dasar hukum terkait masalah anak kemenakan di Kurai untuk menciptakan tatanan sosial dengan aturan dan undang berlaku. Perlu pembenahan dan dukungan dari seluruh tokoh adat untuk membersamai agar Kurai itu bersatu,” jelas Tuangku Rajo Malano.

“Rancangan Pernag dimulai dari ketentuan umum penjelasan peradilan adat, ninik mamak, undang dan sanksi. Kemudian disusun tentang potensi permasalahan sosial yang umum terjadi di lingkungan masyarakat yang disesuaikan dengan ABS-SBK,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Niniak Mamak Pucuak (tinggi), Datuak Sati, Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud, Heru Tuangku Nan Sati, Niniak Mamak Pangka Tuo Nagari, Datuak Barbangso dan Datuak Malako Basa serta puluhan Datuak Pangka Tuo, Cadiak Pandai dan lurah se kecamatan MKS. (YPA/AGZ)