DPRD Kota Bukittinggi Gelar Rapat Pembahasan LKPJ Wali Kota Bukittinggi

RRI.CO.ID, Bukittinggi - Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Bukittinggi kembali menggelar rapat lanjutan dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut dilaksanakan pada Senin, 6 April 2026, bertempat di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua Pansus II, Elfianis, bersama anggota Pansus II, serta didampingi jajaran Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.

Dari pihak Pemerintah Kota Bukittinggi, rapat dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Emil Achir, yang mewakili Asisten terkait, serta sejumlah kepala perangkat daerah, di antaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.

Dari hasil pembahasan, Pansus II DPRD Kota Bukittinggi menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi pada sektor perekonomian tahun 2025, dengan catatan perlunya peningkatan pada beberapa aspek strategis.

2. Pemerintah daerah didorong untuk lebih mengoptimalkan pengembangan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat.

   Baca juga: Trase Tol Sicincin-Bukittinggi Kembali Dibahas, Bupati Agam Usulkan Jalur Bypass

3. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan melalui DPMPTSP perlu terus dilakukan guna menarik minat investasi.

4. Diperlukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.

5. Koordinasi lintas perangkat daerah harus diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pansus II akan melanjutkan pembahasan secara lebih mendalam sebagai bahan penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025.

Rapat lanjutan ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna memastikan program pembangunan berjalan optimal, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi. (PB/YPA)