RRI.CO.ID, Tanah Datar – Sektor pariwisata dinilai memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang besar terhadap perekonomian daerah jika dikelola secara profesional. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas PMPTSP Sumatera Barat, Luhur Budianda, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 dan Tematik Stunting yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Tanah Datar, Selasa, 31 Maret 2026.

Luhur Budianda menekankan bahwa destinasi wisata di Kabupaten Tanah Datar bukan sekadar tempat rekreasi, melainkan magnet kunjungan yang berpotensi menarik investasi besar. Ia berharap ke depan terjadi perubahan paradigma agar pariwisata dikelola sebagai sektor bisnis yang produktif dan kompetitif.

"Ke depan, kita berharap terjadi perubahan paradigma, dari sekadar tempat rekreasi menjadi sektor bisnis yang mampu menarik investasi," ujar Luhur Budianda di hadapan peserta Musrenbang.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Tanah Datar Eka Putra menyoroti tantangan utama yang dihadapi daerah dalam menarik investor, yakni kondisi infrastruktur jalan. Meskipun minat investasi ke Tanah Datar tergolong tinggi, banyak calon investor yang mengeluhkan kerusakan sejumlah ruas jalan yang sebenarnya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

"Beberapa investor yang ingin ke Tanah Datar komplain kepada kami karena kondisi jalan yang rusak. Padahal, jalan tersebut merupakan kewenangan provinsi. Ini menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan sektor pariwisata," ungkap Bupati Eka Putra.

Bupati secara khusus mengharapkan dukungan Pemerintah Provinsi melalui alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD), terutama untuk perbaikan jalan Panti Rambatan yang terdampak bencana galodo tahun 2024. Ia meminta Kepala Dinas PMPTSP Sumbar untuk menyampaikan aspirasi ini langsung kepada Gubernur guna percepatan pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi.

Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra menyebutkan bahwa permasalahan jalan berlubang telah menjadi perbincangan hangat di media sosial dan di kalangan perantau. Ia menyayangkan persepsi publik yang sering menyalahkan pemerintah daerah, padahal status jalan tersebut adalah jalan provinsi.

"Jalan buruk pemerintah daerah selalu disalahkan di media sosial padahal itu adalah jalannya provinsi. Begitu juga kami di DPRD padahal upaya perbaikan telah beberapa kali kami perjuangkan tapi kami selalu salah di media sosial," kata Anton Yondra.

Meski terkendala infrastruktur jalan, Anton Yondra memberikan apresiasi atas kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang tetap menjadi salah satu yang terbaik di Sumatera Barat, khususnya dalam laporan keuangan daerah serta penanganan tindak lanjut hasil temuan BPK.