RRI.CO.ID, Bukittinggi - Tim Safari Ramadhan (TSR) Pemerintah Kota Bukittinggi dipimpin Wali Kota Ramlan Nurmatias mengunjungi Masjid Tablighiyah Garegeh, Minggu, 1 Maret 2026 malam.

Warga setempat berharap dibangunnya sekolah agama Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 3 di daerah setempat.

Hal itu disampaikan tokoh masyarakat Garegeh, Firdaus Datuak Labuah Basa ke Wali Kota yang hadir didampingi Kepala Kementerian Agama Bukittinggi, Anggota DPRD, Forkopimda dan Kepala Dinas.

"Kami berharap di lokasi SD 04 Garegeh yang lahannya cukup luas untuk dibangun juga MTsN 3, dua madrasah yang ada sebelumnya dirasa tidak memadai menampung keinginan masyarakat yang mau bersekolah agama," sebutnya.

Menurut Firdaus, permintaan itu sebelumnya sudah disampaikan oleh anggota DPRD asal Garegeh kepada pihak Universitas Islam Negeri (UIN) yang memiliki aset tanah dan bangunan di Garegeh.

"Namun UIN belum bisa menyanggupi karena bekas kampus di Garegeh akan dipergunakan untuk perkantoran dan kampus pasca sarjana," kata Firdaus.

Masyarakat Garegeh juga menyampaikan keinginan agar kantor lurah setempat bisa dipindahkan ke lokasi strategis di pinggir jalan agar mudah diakses.

"Kami berterimakasih kepada Wali Kota dan jajaran yang hadir dan menerima aspirasi secara langsung, selain juga Pemkot menyalurkan bantuan hibah pembangunan masjid dan lainnya," kata Firdaus.

"Kami turut mendoakan Wali Kota beserta jajaran dalam menjalankan amanah selalu dalam lindungan Allah SWT, serta kedatangan rombongan membawa berkah bagi daerah Garegeh," kata Firdaus menambahkan.

Wali Kota Ramlan Nurmatias menyambut baik keinginan warga Garegeh tersebut dan berjanji segera menindaklanjuti sesuai regulasi yang ada.

"Insya Allah diupayakan bersama kementerian agama karena ini madrasah, memang Kota Bukittinggi juga kota pendidikan sehingga banyak pelajar dari daerah lain juga yang ingin bersekolah di sini," ujarnya.

Wali Kota berjanji akan turut berkoordinasi dengan DPRD Bukittinggi untuk merealisasikan keinginan warga itu.

"Kita akan cek ricek terkait lokasi yang ada lebih dulu karena nantinya juga akan menyangkut aset pemerintah daerah, tentunya semuanya dilakukan dengan aturan perundangan," ungkapnya. (YPA/AGZ)