RRI.CO.ID,Bukittimggi - Transformasi penyelenggaraan ibadah haji yang kini dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mendapat apresiasi dari Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni saat menghadiri Rapat Evaluasi yang digelar Kemenha Sumbar.

Perubahan tata kelola tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, akuntabel, modern, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah.

Hal itu disampaikannya, saat menghadiri Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M, Persiapan Penyelenggaraan Haji 2027, serta Penyerahan Penghargaan di Asrama Haji Padang.

Kegiatan dihadiri Sekretaris Jenderal Kemenhaj RI Teguh Dwi Nugroho didampingi Kakanwil Kemenhaj Sumbar, M. Rifki, Tenaga Ahli, Ichsan Marsha, Kepala Biro Perencanaan, M. Noer Alya Fitra, Direkrtur Pengawasan Haji Reguler, Rudi Nurudin Ambari

Bupati Walikota, pimpinan lembaga dan kementerian, Kakan Kemenhaj se Sumbar, jajaran Kanwil Kemenhaj Sumatera Barat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan penyelenggaraan haji.

Lisda menyampaikan apresiasi atas berbagai pembenahan yang terus dilakukan Kemenhaj dalam penyelenggaraan ibadah haji.

“Kami dari Komisi VIII DPR RI mengapresiasi setinggi-tingginya Kementerian Haji dan Umrah yang terus melakukan transformasi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji agar semakin profesional, akuntabel, modern, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, rapat evaluasi bukan sekadar forum untuk menilai pelaksanaan haji tahun sebelumnya, tetapi juga menjadi ruang memperkuat sinergi dan menjadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran dalam menghadirkan pelayanan yang lebih baik pada musim haji mendatang.

“Momentum ini harus kita manfaatkan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar penyelenggaraan haji 2027 semakin aman, nyaman, tertib, dan membanggakan Indonesia,” katanya.

Pada kesempatan itu, Kementerian Haji dan Umrah juga menyerahkan piagam penghargaan dari Menteri Haji dan Umrah RI kepada sejumlah pemerintah daerah dan mitra kerja sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, inovasi, serta kerja keras dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Lisda menilai penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa keberhasilan penyelenggaraan haji merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga seluruh unsur pendukung di daerah.

Ia menegaskan Komisi VIII DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji agar kualitas pelayanan kepada jemaah terus meningkat.

“Kami mungkin terlihat cerewet dalam setiap rapat, tetapi itu semata-mata karena kami ingin yang terbaik untuk Kementerian Haji dan Umrah dan tentu saja untuk seluruh jemaah haji Indonesia. Yang kami kawal adalah bagaimana pelayanan, pelindungan, dan tata kelola haji terus semakin transparan, profesional, dan berintegritas,” tegasnya.

Lisda juga mengingatkan pentingnya penguatan pembinaan manasik, terutama dalam menghadapi digitalisasi layanan haji. Menurutnya, calon jemaah perlu dibekali tidak hanya materi ibadah, tetapi juga kemampuan menggunakan perangkat digital yang menjadi bagian dari layanan selama di Tanah Suci.

“Kadang hal-hal sederhana justru sangat penting. Misalnya cara mengoperasikan telepon seluler, mengisi daya, atau menggunakan aplikasi yang mendukung layanan haji. Materi seperti ini perlu menjadi perhatian dalam manasik karena akan sangat membantu jemaah ketika berada di Arab Saudi,” ujarnya.

Ia berharap seluruh hasil evaluasi tahun ini menjadi bekal untuk menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji 2027 yang semakin berkualitas, sehingga setiap jemaah Indonesia dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Risna