RRI.CO.ID,Kab 50 Kota — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memilih Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai lokus pelaksanaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026, Rabu (19/8/2026). Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Bupati Lima Puluh Kota, Sarilamak.
Workshop tersebut digelar sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan nagari, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan, akuntabel, efektif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Ahlul Badritho Resha, S.H. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya evaluasi sekaligus penguatan kapasitas pemerintah nagari dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pembangunan secara tepat sasaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.
| Baca juga: Pusat Halal Dunia: Indonesia Pada Tahun 2029 |
Workshop menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pembangunan nagari, sekaligus memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan mengenai tata kelola keuangan nagari yang baik, terutama dalam pengelolaan Dana Desa.
Sejumlah narasumber dari berbagai institusi hadir memberikan perspektif terkait kebijakan, pengelolaan keuangan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, hingga pengawasan pemerintahan desa. Di antaranya Anggota Komite IV DPD RI Cerint Iralloza Tasya, S.Ked., Kepala KPPN Bukittinggi Tisari Yona Geumila, S.E., M.M., Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tri Haryanto, S.ST., M.Si., serta Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan BPKP Dr. Arman Sahri Harahap, S.E., M.M., CGCAE, CAIE, CRGP.
Diskusi panel dimoderatori Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Herman Azwar.
Cerint Iralloza Tasya memberikan perspektif dari sisi pengawasan dan kebijakan, terutama dalam mendorong pengelolaan keuangan dan pembangunan nagari agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Tri Haryanto hadir secara daring menyampaikan materi mengenai pemberdayaan masyarakat desa. Dari sisi pengelolaan keuangan, Kepala KPPN Bukittinggi Tisari Yona Geumila hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat.
Ia memaparkan kebijakan dan mekanisme penyaluran Dana Desa yang diharapkan mampu mendukung pembangunan nagari secara efektif, tepat sasaran, serta sesuai ketentuan.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Arif Ardiyanto, Ak., M.Ak. turut memberikan sambutan.
Paparan workshop kemudian ditutup oleh Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan BPKP, Dr. Arman Sahri Harahap. Ia memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang telah mendapatkan penghargaan internasional atas inovasinya dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Workshop tidak hanya menjadi momentum evaluasi, tetapi juga memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah nagari, serta berbagai pemangku kepentingan.
Sinergi tersebut dinilai penting karena keberhasilan pembangunan nagari tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mendorong jajaran pemerintahan nagari untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan serta pembangunan. Evaluasi secara berkala diharapkan mampu memperbaiki berbagai kekurangan, mempertahankan praktik baik, dan memastikan program pembangunan benar-benar sesuai prioritas serta kebutuhan masyarakat.
Melalui kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah nagari, KPPN Bukittinggi, DPD RI, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, BPKP, serta seluruh pemangku kepentingan, workshop ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola keuangan nagari, mendorong pembangunan yang tepat sasaran, dan mewujudkan masyarakat nagari yang semakin mandiri serta sejahtera.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....