RRI.CO.ID,Sarilamak - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bukittinggi terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mengawal pengelolaan keuangan dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD).

Hal itu dilakukan Kepala KPPN Bukittinggi Tisari Yona Geumila melalui audiensi sekaligus monitoring dan evaluasi penyaluran TKD bersama Wakil Bupati Limapuluh Kota Ahlul Badrito Resha, SH, MM. Jumat, 7 Agustus 2026 di Ruangan Kantor Wakil.Bupati Kab lima Puluh Kota di Sarilamak.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Limapuluh Kota dan membahas sejumlah persoalan strategis terkait kondisi keuangan daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga percepatan penyaluran berbagai dana transfer dari pemerintah pusat.

Audiensi tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Eki Hari Purnama, serta Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Limapuluh Kota Bobby Irwanto bersama jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, KPPN Bukittinggi dan Pemkab Limapuluh Kota membahas kondisi keuangan daerah serta capaian PAD. Pembahasan juga diarahkan pada strategi menggali dan mengoptimalkan potensi PAD dari berbagai sektor yang dapat mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Selain itu, penyaluran TKD, belanja modal, serta pendampingan terhadap sejumlah program prioritas nasional turut menjadi perhatian. Di antaranya Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda.

KPPN Bukittinggi juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa di Kabupaten Limapuluh Kota.

Penyaluran dana tersebut diharapkan dapat dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan di daerah.

Dalam audiensi tersebut, Tisa Yona Geumila KPPN Bukittinggi juga menyampaikan komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dalam mendukung penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Dukungan tersebut antara lain melalui tambahan Dana Alokasi Umum (DAU), termasuk dukungan DAU bagi wilayah yang terdampak bencana di Sumatera Barat, serta berbagai bentuk insentif keuangan lainnya.

Sinergi antara KPPN Bukittinggi dan Pemkab Limapuluh Kota dinilai penting untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan efektif, transparan, akuntabel, serta memberikan dampak maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat.

KPPN Bukittinggi menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dalam pengelolaan dan pelaksanaan keuangan daerah.

Tidak hanya dalam aspek penyaluran TKD, KPPN Bukittinggi juga siap mengawal berbagai program pemerintah serta mendukung langkah-langkah strategis Pemkab Limapuluh Kota dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui koordinasi dan sinergi yang berkelanjutan, pengelolaan keuangan daerah diharapkan semakin optimal dan mampu mempercepat realisasi pembangunan serta memperkuat fondasi perekonomian Kabupaten Limapuluh Kota.