RRI.CO.ID, Bukittinggi – Masih banyak masyarakat yang bertanya mengenai hubungan antara Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Meski sama-sama merupakan organisasi adat Minangkabau, keduanya memiliki kedudukan, ruang lingkup, dan kewenangan yang berbeda.

Secara substansi, LKAAM dan KAN memiliki tujuan yang sama, yakni memfasilitasi pewarisan, pelestarian, dan pelaksanaan adat Minangkabau oleh pemilik adat itu sendiri, yaitu lembaga adat yang dipimpin para ninik mamak dan datuk penghulu di masing-masing kaum.

Namun, perbedaan mendasar terletak pada status dan wilayah kerja kedua lembaga tersebut. LKAAM merupakan organisasi adat yang terstruktur mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan. Sementara itu, KAN berkedudukan di tingkat nagari dan memiliki otonomi penuh dalam urusan adat di wilayahnya.

LKAAM merupakan singkatan dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, sedangkan KAN adalah Kerapatan Adat Nagari. Keduanya menjadi dua institusi adat yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat.

Sejarah Berdiri

LKAAM didirikan pada tahun 1966 di tingkat Provinsi Sumatera Barat dengan struktur organisasi yang menjangkau hingga tingkat kecamatan. Sebaliknya, KAN tumbuh dan berkembang di tingkat nagari. Saat ini, KAN hadir di seluruh 544 nagari induk yang ada di Sumatera Barat.

Menariknya, dalam amanat sejarah pendirian kedua lembaga tersebut tidak terdapat penyebutan satu sama lain. Dokumen sejarah berdirinya LKAAM tidak menyebut KAN karena pada saat itu kelembagaan KAN belum dikukuhkan di nagari. Begitu pula saat pengukuhan KAN pada tahun 1983, tidak terdapat penyebutan mengenai LKAAM.

Meski demikian, kedua lembaga tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga eksistensi adat Minangkabau.

Perbedaan LKAAM dan KAN :

1. LKAAM

LKAAM beroperasi pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan.

Fokus utamanya adalah pelestarian adat dan budaya Minangkabau secara luas dan strategis. Lembaga ini berfungsi sebagai payung atau federasi lembaga-lembaga adat, melakukan pembinaan, serta memberikan pandangan dan pertimbangan terkait hukum adat dalam lingkup yang lebih besar.

2. KAN

KAN berada di tingkat nagari dan menjadi lembaga adat yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Fokus utamanya adalah penyelenggaraan dan pengelolaan kehidupan adat di tingkat lokal. KAN berperan dalam penyelesaian sengketa adat, seperti persoalan harta pusaka tinggi, pengawasan pemanfaatan tanah ulayat, serta pemberian nasihat dan pertimbangan adat kepada masyarakat nagari.

Saling Melengkapi

Secara umum, LKAAM berperan sebagai lembaga koordinatif dan pembinaan pada tingkat yang lebih luas, sedangkan KAN merupakan pelaksana adat di tingkat nagari yang berhadapan langsung dengan berbagai persoalan masyarakat sehari-hari.

Dengan demikian, meskipun berada pada tingkatan yang berbeda, LKAAM dan KAN memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga, melestarikan, dan mengembangkan adat Minangkabau agar tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat di Sumatera Barat. (ER/YPA)