RRI.CO.ID,Bukittinggi -Badan Pusat Statistik (BPS) terus mendorong terwujudnya tata kelola data yang terintegrasi melalui implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Sebagai pembina data statistik nasional, BPS memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan data yang akurat, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka itu, pada Kamis (15/4/2026), BPS Kota Bukittinggi menggelar kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Lt. 1 Kantor Balaikota Bukik Gulai Bancah.

Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola data pemerintah agar lebih efektif, transparan, dan terintegrasi.

Acara tersebut dihadiri oleh 26 penanggung jawab statistik dari berbagai instansi, termasuk LPP RRI Bukittinggi.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala BPS Kota Bukittinggi, Abdi Gunawan.,SE.Mm serta dibuka oleh Staf Ahli Pemerintah Kota Bukittinggi,Drs. H Melfi Abra,M.Si mewakili Wali Kota Bukittinggi

Dorong Partisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026

Dalam sambutannya, Melfi Abra menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Ia mengimbau masyarakat untuk memberikan data yang benar, berpartisipasi aktif saat pendataan, serta tidak khawatir karena kerahasiaan data dijamin oleh BPS.

“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. Data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik,” ujarnya.

Data Berkualitas, Kunci Pembangunan

Sementara itu, Abdi Gunawan menegaskan bahwa data statistik merupakan aset utama dalam pembangunan, khususnya di era ekonomi berbasis teknologi.

Menurutnya, data yang berkualitas dan terintegrasi memiliki peran penting dalam seluruh siklus pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan.

“Data statistik menjadi dasar perencanaan, panduan pelaksanaan program, instrumen pengendalian, serta alat evaluasi pembangunan. Ketersediaan data yang akurat akan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa statistik resmi harus memenuhi prinsip internasional, seperti objektivitas, independensi, penggunaan metodologi standar, serta kualitas yang terjaga sesuai dengan prinsip United Nations Fundamental Principles of Official Statistics.

Pencanangan Desa Cantik 2026

Selain pembinaan statistik sektoral, BPS juga melaksanakan program Desa Cantik (Desa Cinta Statistik) Tahun 2026.

Program ini bertujuan mendukung pencapaian target pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029, khususnya Asta Cita ke-6 yang menekankan pembangunan dari desa.

Program Desa Cantik menjadi solusi atas kebutuhan data di tingkat desa yang semakin meningkat, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas sumber daya manusia.

Dengan adanya program ini, diharapkan desa mampu menghasilkan data berkualitas yang mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Layanan Data dan Survei Kepuasan

BPS juga menyediakan berbagai layanan data bagi masyarakat, baik secara online melalui portal resmi maupun secara langsung di kantor BPS Kota Bukittinggi. Selain itu, tersedia layanan konsultasi melalui WhatsApp resmi untuk memudahkan akses informasi.

Untuk meningkatkan kualitas layanan, BPS melaksanakan Survei Kebutuhan Data (SKD) yang bertujuan mengukur tingkat kepuasan pengguna, mengidentifikasi kebutuhan data, serta mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan.

Komitmen Transparansi dan Anti-Korupsi

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, BPS menerapkan berbagai sistem pengendalian seperti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengendalian gratifikasi, Whistle Blowing System (WBS), serta pengelolaan benturan kepentingan.

Langkah ini diharapkan mampu mencegah praktik korupsi, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Menuju Indonesia Emas 2045

Melalui penguatan statistik sektoral dan pembangunan berbasis data hingga tingkat desa, BPS optimistis dapat mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Data yang akurat dan terpercaya diharapkan mampu mendorong pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, pembangunan dari desa diyakini menjadi kunci dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di seluruh Indonesia. (JM/RRI BKT)