Komisi V DPR Was-Was Ada Masalah Baru Pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi Bali

RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi V DPR RI menyoroti, kondisi pembangunan Tol Gilimanuk–Mengwi dan penanganan abrasi pantai di Pulau Dewata, Bali. Parlemen mendorong, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat agar persoalan infrastruktur tidak memicu masalah baru.

Pernyataan tegas ini, diungkapkan oleh anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya. Dalam membenahi Tol Gilimanuk–Mengwi, pemerintah perlu mengambil langkah konkret dan terukur.

“Meminta Kementerian PU betul-betul memperhatikan jalur calon tol Gilimanuk–Mengwi. Terutama kejelasan timeline-nya, jangan sampai sudah ada penlok, tetapi proyeknya tidak berjalan,” kata politikus Gerindra ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis, 9 April 2026.

Danang mengkhawatirkan, persoalan infrastruktur dan lingkungan di tol tersebut dapat menggerus daya saing pariwisata Bali di tingkat global. Karena, ketidakjelasan progres proyek tol berpotensi menghambat upaya mengurai kemacetan di Pulau Dewata.

"Pemerintah jangan sampai mengulangi pengalaman di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di mana proyek tol sempat terhambat akibat persoalan desain, meski penetapan lokasi telah dilakukan," ucap Danang.

Kemudian, ia menuturkan, kondisi lahan di Bali yang memiliki keterbatasan ruang membuat pelebaran jalan. Oleh karenanya, pembangunan tol menjadi solusi strategis yang harus segera direalisasikan.

“Kami minta ada kajian komprehensif soal integrasi transportasi. Khususnya dari Bandara Ngurah Rai ke destinasi wisata, ini penting agar tidak tambal sulam,” ujar Danang.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PU memastikan, mempercepat pembangunan infrastruktur terintegrasi di Provinsi Bali untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Langkah ini, juga ditujukan untuk menjaga daya saing Bali sebagai wajah pariwisata nasional.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pembangunan infrastruktur di Bali tidak dapat dilakukan secara sektoral. Ia menyebut seluruh program harus terintegrasi antara perlindungan wilayah, konektivitas, sanitasi lingkungan, dan produktivitas pangan.

“Kementerian PU berkomitmen terus mengawal pelaksanaan infrastruktur secara optimal. Dengan memastikan kualitas, keberlanjutan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, agar Bali tetap menjadi wajah pariwisata nasional,” ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 April 2026.