PU Percepat Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi Dukung Pariwisata di Bali

RRI.CO.ID, Jakarta — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan infrastruktur terintegrasi di Provinsi Bali untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Langkah ini juga ditujukan untuk menjaga daya saing Bali sebagai wajah pariwisata nasional.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pembangunan infrastruktur di Bali tidak dapat dilakukan secara sektoral. Ia menyebut seluruh program harus terintegrasi antara perlindungan wilayah, konektivitas, sanitasi lingkungan, dan produktivitas pangan.

“Kementerian PU berkomitmen terus mengawal pelaksanaan infrastruktur secara optimal. Dengan memastikan kualitas, keberlanjutan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya sebagai dukungan agar Bali tetap menjadi wajah pariwisata nasional,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 April 2026.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan sejumlah usulan pembangunan dan peningkatan jaringan jalan di berbagai titik strategis. Usulan tersebut ditujukan untuk memperkuat konektivitas kawasan wisata serta mendukung aktivitas ekonomi daerah.

“Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Bali sangat besar, namun kapasitas infrastruktur dan transportasi publik saat ini masih belum memadai. Kami berharap dukungan pemerintah untuk mengatasi permasalahan infrastruktur, terutama terkait lingkungan dan kemacetan, agar ekosistem investasi semakin baik” ujarnya.

Selain itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus juga turut mendukung percepatan dan sinergi program infrastruktur di Bali. Serta dirinya mendorong Kementerian PU dan Pemerintah Provinsi Bali untuk berkoodinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas.

“Kami harap Kementerian PU dapat mengakomodir usulan dari Pemprov Bali secara bertahap mulai dari tahun ini. Karena dukungan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk keberlangsungan sektor pariwisata di Bali sebagai wajah pariwisata nasional,” kata Lasarus.

Sebagai informasi, pada 2026, Kementerian PU mengalokasikan sebanyak 206 paket pekerjaan infrastruktur di Bali dengan total anggaran Rp1,27 triliun. Program ini mencakup sektor sumber daya air (SDA), jalan dan jembatan, permukiman, serta prasarana strategis.

Penguatan infrastruktur juga difokuskan pada perlindungan pesisir, pengendalian banjir, peningkatan konektivitas, serta pengelolaan lingkungan dan ketahanan pangan. Salah satu upaya dilakukan melalui Bali Beach Conservation Project untuk penanganan abrasi pantai.

Dari total 215,82 kilometer garis pantai kritis, sekitar 115 kilometer telah tertangani. Sisanya akan dilanjutkan secara bertahap, termasuk di Pantai Candidasa dan kawasan Kuta–Legian–Seminyak hingga 2027.

Pada pengendalian banjir, Kementerian PU telah melakukan penanganan darurat di 37 titik. Selain itu, pemerintah menyusun masterplan pengendalian banjir Kota Denpasar serta pembangunan infrastruktur permanen yang ditargetkan selesai Oktober 2026.

Di sektor konektivitas, pembangunan Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi sepanjang 96,84 kilometer terus disiapkan melalui skema KPBU. Proyek ini ditargetkan mulai proses pengadaan pada 2027 dan beroperasi pada 2031.

Selain itu, penguatan lingkungan dilakukan melalui peningkatan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Pemerintah juga mendorong ketahanan pangan melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.