RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong penanganan kawasan kumuh dilakukan secara terpadu. Ia meminta penataan fisik hunian berjalan seiring dengan penguatan ekonomi masyarakat.

Hal itu disampaikan Maruarar dalam pertemuan bersama sejumlah kepala daerah di Jakarta, Senin, 23 Februari 2026. Pertemuan tersebut membahas percepatan penyediaan hunian layak melalui pendekatan kolaboratif dan komprehensif.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo. Hadir juga Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Gubernur Jambi Al Haris, serta sejumlah bupati di Provinsi Jambi.

Menteri PKP menyatakan pemerintah daerah diminta mengusulkan kawasan yang memenuhi syarat untuk ditangani terpadu. Penanganan akan dikombinasikan dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan intervensi ekonomi masyarakat melalui dukungan PNM dan SMF.

“Selama ini kawasan kumuh diperbaiki secara fisik, tetapi dalam tiga hingga empat tahun kembali kumuh karena ekonomi keluarganya tidak diperkuat. Karena itu, penanganan ke depan harus terpadu: rumahnya diperbaiki, ekonominya juga diberdayakan agar masyarakat bisa bertahan dan berkembang” ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 Februari 2026.

Gubernur Jambi dan Gubernur Sulawesi Tengah menyatakan dukungan atas kebijakan tersebut. Keduanya sepakat penanganan tidak dapat dilakukan secara parsial agar hasil pembangunan berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Menteri PKP juga menegaskan penyaluran bantuan sosial dilakukan berbasis data. Ara mengatakan penentuan penerima didasarkan pada persentase kemiskinan dan tingkat kesenjangan.

“Saat ini pengajuan BSPS mencapai sekitar empat juta, sementara kuota yang tersedia 400 ribu. Karena itu, penyaluran harus berbasis data agar adil dan tepat sasaran,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Merangin M. Syukur menyampaikan kehadiran pimpinan daerah di Kementerian PKP membangun komunikasi solid dengan pemerintah pusat. Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci agar kebijakan nasional berjalan tepat sasaran hingga tingkat kabupaten.

"Pertemuan ini sangat penting untuk memperkuat sinergi dalam mendukung program pembangunan perumahan serta penataan pemukiman di Provinsi Jambi. Khususnya di Kabupaten Merangin," katanya.

Ia mengungkapkan komitmen Pemkab Merangin dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat. Komitmen itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan hunian yang sehat dan teratur.

Melalui pendekatan kolaboratif dan komprehensif, Kementerian PKP menegaskan komitmennya dalam penanganan kawasan kumuh. Penanganan tersebut tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik hunian masyarakat, namun juga disertai penguatan ekonomi warga agar lebih berdaya.

Dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat digabungkan dalam upaya peningkatan kualitas permukiman. Langkah tersebut diharapkan berjalan berkelanjutan serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.