Sinkronisasi Usulan Lisdes, Pemkab Buton Harap Enam Program Cepat Terealisasi

RRI.CO.ID, Buton – Pemerintah Kabupaten Buton berharap enam usulan program Listrik Perdesaan (Lisdes) tahun 2026 segera direalisasikan, terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Dusun Bajo, Desa Benteng, Kecamatan Lasalimu.

Harapan tersebut disampaikan Wakil Bupati Buton, Syarifuddin Saafa, usai mengikuti sinkronisasi usulan program Lisdes dan fasilitasi penyiapan lahan serta penyelesaian perizinan yang digelar Kementerian ESDM di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis, 1 Oktober 2026.

Syarifuddin mengatakan, Pemkab Buton menambah satu usulan dari lima usulan sebelumnya sehingga total menjadi enam program yang diajukan pada 2026. Salah satu prioritasnya adalah penyediaan listrik bagi warga Dusun Bajo yang berada di kawasan muara.

Menurutnya, masyarakat di wilayah tersebut sangat membutuhkan penerangan listrik. Usulan itu juga telah mendapat tanggapan dari PLN Pusat untuk mendapat perhatian.

“Pemkab Buton mengusulkan enam program. Terutama di Dusun Bajo Desa Benteng, karena masyarakat kita di muara juga harus mendapatkan listrik. Tadi sudah ada tanggapan dari PLN Pusat bahwa itu akan mendapat perhatian. Kita tunggu realisasinya,” ungkapnya.

Sementara itu, Manager PLN UP3 Baubau, Dani Dwi Saputro, menjelaskan, pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di setiap rumah menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan listrik warga Dusun Bajo.

Pilihan tersebut mempertimbangkan kondisi geografis yang menyulitkan pembangunan jaringan listrik tegangan rendah (SUTR), karena harus melintasi muara yang rawan buaya dan berisiko saat pemeliharaan jaringan.

PLN memperkirakan kebutuhan daya setiap rumah berkisar 900 hingga 1.300 VA, menyesuaikan jumlah rumah atau kepala keluarga penerima manfaat.

“Untuk Dusun Bajo Desa Benteng, solusi yang kami tawarkan adalah pemasangan PLTS di setiap rumah. Untuk usulannya, kami meminta data dari Pemda melalui Dinas Perkim,” jelas Dani.

Sinkronisasi usulan Lisdes tersebut berlanjut hingga Jumat, 2 Oktober 2026, melalui kegiatan coaching clinic untuk mendalami aspek teknis usulan masing-masing kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.