RRI.CO.ID, Buton Tengah - Pemerintah Kabupaten Buton Tengah bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyosialisasikan layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112, Kamis 17 September 2026. Layanan ini disiapkan sebagai kanal tunggal pengaduan kegawatdaruratan untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat respons penanganan di daerah.
Sosialisasi digelar di Aula Bappeda Buton Tengah secara hybrid melalui Zoom Meeting dan diikuti tujuh kabupaten dari empat provinsi. Wilayah tersebut meliputi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara.
Kegiatan di Buton Tengah dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Wujuddin, Asisten II Sekda Jufri, serta Kepala Dinas Kominfo, Zainal Oda. Hadir pula jajaran teknis dari Satpol PP dan Damkar, BPBD, Dinas Kesehatan, serta Polres Buton Tengah.
Ketua Tim Fasilitasi Sistem Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (PMPB), Early Warning System dan Layanan 112 Komdigi, Agung Setio Utomo, menjelaskan layanan 112 merupakan bagian dari penataan nomor telekomunikasi darurat menuju konsep Indonesia Single Emergency Number.
“Pemerintah daerah menjadi pihak yang mengoperasikan layanan tersebut dengan mengonsolidasikan laporan masyarakat dan meneruskannya kepada perangkat atau instansi terkait sesuai jenis kegawatdaruratan,”kata Agung.
Layanan 112 dapat diakses masyarakat tanpa pulsa sehingga diharapkan memudahkan warga ketika menghadapi kondisi darurat. Pemkab Buton Tengah diarahkan menyiapkan mekanisme penanganan mulai dari penerimaan laporan, verifikasi informasi, hingga koordinasi petugas di lapangan.
Penanganan laporan nantinya melibatkan sejumlah unsur teknis sesuai kebutuhan, seperti Dinas Kesehatan, Damkar, Satpol PP, BPBD, dan kepolisian. Koordinasi lintas sektor tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan laporan kegawatdaruratan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
Penerapan NTPD 112 diharapkan memperkuat efektivitas koordinasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai kejadian darurat di Buton Tengah. Layanan tersebut juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....